Minggu, 19 Juli 2026

80.000 Koperasi Merah Putih Siap Diluncurkan Prabowo Subianto, Ternyata Ini Bedanya dengan BUMDes...

Photo Author
Ali Harokan, Sketsa Nusantara
- Senin, 28 April 2025 | 22:21 WIB
Sosialisasi Koperasi Merah Putih. (x.com/@KSPgoid)
Sosialisasi Koperasi Merah Putih. (x.com/@KSPgoid)

Sketsanusantara.id– Semangat Hari Koperasi Nasional 2025 akan terasa berbeda. Dalam peringatan yang jatuh pada 12 Juli mendatang, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan program besar yaitu peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh pelosok negeri.

Langkah ini bukan sekadar seremoni. Presiden menegaskan bahwa KMP lahir dari kebutuhan mendesak memperkuat ketahanan pangan nasional dan membangun kembali kemandirian ekonomi desa berbasis nilai kebersamaan.

Meski sekilas mirip dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah lebih dulu berjalan, Koperasi Merah Putih memiliki perbedaan mendasar yang membuatnya lebih dinamis dan bertumpu pada semangat gotong royong.

Baca Juga: PDIP Kritik Pedas Gibran Rakabuming Raka yang Kerap Unggah Video YouTube: Video Terus, Kerja Gitu Lho...

Secara hukum, KMP berdiri di atas fondasi kuat yakni Surat Edaran Menkop No. 1 Tahun 2015 serta Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. BUMDes sendiri beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Dalam hal pendanaan, KMP membawa energi baru. Dilansir SketsaNusantara.id dari Youtube TV One News, Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono menjelaskan, KMP mendapatkan suntikan dana dari berbagai sumber seperti Dana Desa, APBN, APBD, hingga bank-bank milik negara (Himbara).

Sebaliknya, BUMDes bergantung pada kucuran dana pemerintah desa atau investasi dari luar.

Baca Juga: Viral! Lita Gading Sindir Pedas Aura Cinta di Tengah Perdebatan dengan Dedi Mulyadi: Rumah Masih di Pinggiran Kali

Dari sisi kepemimpinan, KMP memprioritaskan proses demokratis dengan pemilihan pengurus melalui musyawarah desa, berbeda dengan BUMDes yang sering kali dipimpin oleh direktur hasil penunjukan kepala desa.

Lebih jauh lagi, KMP dibentuk untuk memberdayakan ekonomi warga desa dan mendorong produksi lokal, sedangkan BUMDes lebih banyak berorientasi pada pengelolaan aset desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Modal awal KMP juga jauh lebih signifikan, yaitu Rp5 miliar per desa dengan skema pelunasan tiga hingga lima tahun, sementara BUMDes rata-rata hanya bermodalkan Rp20 juta atau lebih sedikit.

Baca Juga: Berapa Biaya Operasi Plastik di Korea Selatan, Artis Ini Sebut Angka Fantastis untuk Prosedur Kecantikan, Capai Ratusan Juta Rupiah?

Dengan target ambisius 80.000 koperasi baru, kehadiran KMP dipandang sebagai titik balik bagi desa-desa di Indonesia, mendorong transformasi ekonomi berbasis kemandirian dan solidaritas.

Tahun 2025 bukan hanya soal memperingati koperasi, tapi menandai babak baru kebangkitan desa sebagai pilar utama ekonomi nasional.***

Halaman:

Editor: Zuhana Anibuddin Zuhro

Sumber: Youtube TV One

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X