PDIP Kritik Pedas Gibran Rakabuming Raka yang Kerap Unggah Video YouTube: Video Terus, Kerja Gitu Lho...

SketsaNusantara.id - Baru-baru ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat sebuah video yang kini berakhir dikritik keras oleh PDIP.

Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu yang lalu membuat sebuah video berjudul 'Bonus Demografi' dimana ia membahas bahwa pada tahun 2030 hingga 2045 Indonesia diperkirakan akan berada di puncak bonus demografi.

Bonus demografi menurut Gibran merujuk pada kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Baca Juga: Reaksi Santai Kaesang Pangarep Atas Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Ya Sudah...

Rupanya unggahan video Gibran di kanal YouTube nya tersebut mendapatkan kritikan keras dari PDIP sebab mereka mengkhawatirkan bahwa video-video tersebut membuat waktu Gubran habis dan melupakan tugas-tugasnya sebagai wakil presiden.

Salah satu poin utama kritik dari PDIP adalah saran agar Gibran lebih fokus pada tugasnya sebagai Wakil Presiden daripada membuat konten video.

"Ya kalau menurut saya jangan terlalu banyak bikin video, kerja aja gitu loh," tegas Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

Baca Juga: Tak Dukung Pemakzulan Wapres, Surya Paloh Panen Kritik Usai Sebut Gibran Tak Ada Skandal: Padahal Pernah Langgar Konstitusi Jalur 'Paman' di MK

"Bikin video terus enggak habis-habis nanti sama kayak pak Dedi Mulyadi," imbuhnya.

Pihak PDIP berpendapat bahwa energi Gibran sebaiknya diarahkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang menunggunya saat ini.

Mereka beranggapan bahwa pembuatan video tersebut lebih condong ke arah pencitraan diri, daripada penyampaian informasi yang substansial.

Baca Juga: Ahli Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Jelaskan Mekanisme Supaya Gibran Bisa Dimakzulkan: Forum Purnawirawan TNI Tak Tepat..

Meskipun penyampaian informasi adalah hal yang baik, PDIP berpendapat bahwa, tugas seorang wakil presiden lebih banyak dari sekedar membuat video.

Kritik ini memicu respons dari pihak lain, termasuk pembelaan dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) yang menyatakan bahwa menyampaikan informasi adalah bagian dari tugas seorang pejabat.