Kamis, 4 Juni 2026

Pernah Disinggung Anies Baswedan, Apa Itu Meritokrasi? Ini Dampak bagi Pemimpin Negara yang Berikan Promosi Jabatan Berdasarkan Koneksi Bukan Prestasi

Photo Author
Mila Zhely Nurul Hidayah, Sketsa Nusantara
- Rabu, 12 Maret 2025 | 09:15 WIB
Potret Anies Baswedan pernah singgung soal meritokrasi yang hilang di Indonesia mengingat banyaknya pemegang wewenang ditunjuk berdasarkan koneksi bukan prestasi (kolase Instagram/aniesbaswedan/ifanseventeen)
Potret Anies Baswedan pernah singgung soal meritokrasi yang hilang di Indonesia mengingat banyaknya pemegang wewenang ditunjuk berdasarkan koneksi bukan prestasi (kolase Instagram/aniesbaswedan/ifanseventeen)

Sistem ini sering dianggap adil karena memberi kesempatan kepada individu yang berkompeten untuk menjadi pemimpin dengan didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. 

Baca Juga: Sentil Balik Raja Juli Antoni, Anies Baswedan Sebut Masjid Bukan Sekedar Tempat Ibadah, Sampaikan Pesan untuk Jaga Demokrasi

Dalam praktiknya, meritokrasi juga digunakan sebagai lawan dari birokrasi yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terutama nepotisme, yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada kemampuan atau prestasi.

Belum lama ini, Anies Baswedan juga pernah menyinggung soal meritokrasi saat menyampaikan ceramah dalam Masjid Salman yang berada di Kampus ITB Bandung beberapa waktu lalu.

Anies menyoroti meritokrasi yang saat ini sudah lama hilang di Indonesia, mengingat banyaknya posisi jabatan menteri hingga pemimpin perusahaan BUMN yang ditunjuk dari orang-orang yang memiliki koneksi dengan pemegang kewenangan.

Baca Juga: Susul Anies Baswedan! Ganjar Pranowo Jadi Pembicara di Masjid UGM, Netizen Pertanyakan Undangan Jokowi: Juara Koruptor No 2 Dunia Kok Gak Diundang?

Menurutnya, jika negara bisa menerapkan sistem meritokrasi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemimpin negara.

Berbeda halnya jika menempatkan posisi jabatan dengan berdasarkan koneksi yang malah menimbulkan kecurigaan publik karena adanya praktik KKN (korupsi, Kolusi, dan nepotisme) dalam sistem pemerintahan yang makin menggerus kepercayaan masyarakat pada para pengambil keputusan.

"Pada zaman khalifah Abu Bakar itu bahkan anaknya dilarang ikut jadi pengganti kepemimpinan selanjutnya, itulah meritokrasi. Dipilih yang terbaik dari semua, dan jangan hanya karena dia anak atau keponakannya jadi menghambat yang lain untuk bisa maju," kata Anies dalam video yang diunggah di kanal YouTube Masjid Salman ITB pada hari Sabtu, 8 Maret 2025.

Baca Juga: Kena Sentil Raja Juli Antoni, Begini Respons Tak Terduga Anies Baswedan Usai Disindir Gunakan Masjid Jadi Tempat Sampaikan Sindiran Politik

"Sistem itulah yang harus kita jaga dan diperlukan untuk pengelolaan negara, sehingga ada kesetaraan dan karena ada meritokrasi itulah yang membuat kita jadi percaya (pada para pemimpin) karena ada kompetensi ada integritas ada kedekatan dengan masyarakat," tandasnya.
  
Dampaknya pun terasa saat ini, adanya ketimpangan dan kesenjangan yang makin mengurangi kepercayaan masyarakat pada para pengambil keputusan. Padahal demokrasi yang dijalankan dengan baik bisa berdampak pada kesejahteraan.
 
"Sekarang di Indonesia kita sedang menjalani proses demokrasi yang diurus untuk kepentingan kelompok pemegang kewenangan, bukan untuk kepentingan rakyat, oleh karenanya demokrasi harus diurus oleh kita semua," tutur Anies.
 
"Jadi, pemimpin jangan pernah merasa sedang berkuasa. Dalam proses demokrasi ini, pemegang kekuasaan adalah rakyat dan kita harus berani mengkoreksi (pemerintah) agar bekerja untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.
 
Ditunjuknya Ifan Seventeen jadi Dirut PFN pun menjadi bukti pemilihan pemegang kekuasaan berdasarkan koneksi bukan prestasi, apalagi pelantun lagu "Kemarin" itu belum pernah membuat film yang menuai kritik dari para sineas film di Indonesia.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.idKlik di sini

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Sumber: kemdikbud.go.id

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X