Ratusan Warga Pesisir Pantai Selatan Protes Soal Limbah Tambak Udang, Wakil Ketua DPRD Jember: Banyak Persoalan yang Terungkap

SketsaNusantara.id - Ratusan masyarakat Kecamatan Gumukmas dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jember, mendatangi DPRD Jemeber pada Senin, 24 Februari 2025 untuk meminta keadilan.

Karena lahan pertanian di wilayah Desa Kepanjen dan Mayangan produksinya menurun, akibat adanya pencemaran limbah tambak udang yang berdiri di sepanjang pesisir pantai selatan Jember.

Menanggapi aduan masyarakat tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan kalau kedatangan mereka mengeluhkan adanya limbah tambak yang masuk ke area pertanian warga.

Baca Juga: Pasca Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember Gus Fawait-Djoko Susanto, Fraksi PPP DPRD Jember: Kami Berikan Masukan Konstruktif

"Sehingga air laut yang digunakan untuk budidaya udang faname ini, bocor ke lahan pertanian dan merusak lahan mereka. Dampaknya produksi pertaiannya menjadi menurun," ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Senin 24 Februari 2025.

Dari hasil hearing yang dilakukan, Widarto menyampaikan banyak persoalan yang mulai terungkap mulai dari banyaknya lahan pesisir pantai selatan yang sudah dimiliki secara perorangan.

"Kita tadi dengar bahwa sudah ada yang hak milik perorangan, nah ini perlu dicari tahu secara regulasi apakah boleh dimiliki pribadi atau tidak," terangnya.

Baca Juga: Fraksi NasDem DPRD Jember Kawal Kepemimpinan Bupati Jember Gus Fawait-Djoko Susanto, David: Pemimpin Perubahan!

Kemudian, persoalan limbah ini disampaikan warga bahwa adanya air laut bekas tambak udang yang masuk ke area pertanian warga.

"Kalau air laut masuk ke lahan pertanian sudah pasti akan merusak proses tanamnya," pungkasnya.

Widarto juga menegaskan, jika menemukan perbedaan data yang disampaikan oleh antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan data dari masyarakat.

Baca Juga: Buntut Efisiensi, Komisi D DPRD Jember Minta Alokasi Anggaran Rehabilitasi Sekolah Rusak Tak Dipangkas

"Datanya semerawut, kita lihat sendiri tadi Dinas PTPS, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, hingga Dinas Lingkungan Hidup. Semua tidak sama ada yang ngomong 15, ada 50 dan ini perlu di dalami," tegasnya.

"Ini sudah tidak masuk akal bagi kami, datanya beda-beda maka kita minta OPD segera memberikan data yang komperhensif kepada kami untuk dipelajari," jelasnya.