Politisi NasDem ini menyampaikan, sebenarnya terkait dengan anggaran bagi tenaga honorer di tahun 2025 ini sudah dianggarkan dalam APBD, yang berada di masing-masing OPD.
Baca Juga: Hujan dan Angin Kencang Melanda Jember, Atap 2 Ruang Kelas Sekolah Dasar di Tempurejo Ambruk
"Tetapi memang, karena terbentur regulasi, maka ini sementara dihold sampai mencari regulasi yang jelas dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari," tegasnya.
Dedy menerangkan, ada beberapa opsi yang bisa diambil yakni melalui outsourcing dan rekrutmen secara mandiri.
"Khusus skema ini hanya diperuntukan kepada security, Office Boy, Tenaga Kebersihan dan tenaga teknis lainnya," pungkasnya.
Baca Juga: Hendy Siswanto Sakit, Gus Firjaun Ambil Alih Sementara Tugas Bupati Jember
Dimana yang menjadi persoalan lain menurutnya, dari ribuan tenaga honorer non ASN di Jember ini, ada juga yang ditugaskan sebagai tenaga administratif, dan mereka-lah yang tidak bisa tercover.
"Makanya untuk tenaga administratif ini yang menjadi problem, karena mereka tidak bisa lewat skema tersebut dan ini juga yang kita pikirkan saat ini," tambahnya.
Ia menambahkan, dengan adanya Pansus Tenaga Honorer non ASN ini bisa mengurai berbagai persoalan yang ada dan mencarikan solusi.
Baca Juga: 5 Hari Hilang, Lansia di Jember Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Sawah
"Kami berharap Pansus nanti bisa mengurai persoalan ini, sehingga tenaga honorer non ASN ini bisa mendapatkan kepastian," tutupnya.
Sebagai informasi, saat ini sedikitnya ada 2.204 tenaga honorer non ASN yang bakal dirumahkan karena Pemkab Jember tidak boleh melakukan rekrutmen.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini