Kebijakan pemotongan anggaran ini telah menjadi sorotan publik dan menuai berbagai reaksi dari netizen di media sosial.
Banyak yang menyayangkan keputusan pemerintah melakukan pemotongan anggaran untuk BMKG karena dianggap dapat mengancam keselamatan masyarakat, mengingat posisi Indonesia yang rawan bencana alam.
Selain itu, tak sedikit warganet juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah, dengan menyalahkan program makan bergizi gratis hingga menyebabkan pemotongan anggaran untuk BMKG.
Dandhy Laksono bahkan menyoroti dana pendidikan ikut tergerus, sedangkan dana untuk menteri pertahanan tak ikut terdampak dan tidak mengalami pemotongan imbas efisiensi anggaran.
"Di Amerika, pemangkasan anggaran ala (Donald) Trump juga menyasar Pentagon. Di Indonesia, semua dipangkas kecuali 'alat gebuk' nya," komentar Dandhy Laksono dalam postingannya di Instagram @dandhy_laksono yang mengunggah foto Kemenhan, Polri dan Badan Gizi Nasional yang tak terkena pemangkasan anggaran.
"Bayangin, Indonesia negara di tengah ring of fire yang rawan gempa bumi, tapi anggaran BMKG nggak jadi prioritas. Omong kosong lah menjaga keselamatan yang penting anggaran makan gratis dan ketahanan nasional anggarannya aman," komentar akun @nabilarisyfa.
"Anggaran BMKG dipotong, kalian pasti tahu anggarannya buat progam makan bergizi gratis. Bahkan alat untuk perawatan dan kalibrasi sensor gempa + AWS (sistem peringatan dini) kena potong 70% dari tahun lalu, alat deteksi gempa dan tsunami terancam mati. Berapa banyak korban kalo tiba-tiba ada gempa apalagi gak tau ada potensi tsunami. Dah gila ni negara gegara MSG," sindir akun @ghxxsy.
BMKG menegaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat dan mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.
Pada intinya, BMKG mendukung arahan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Namun, pihaknya mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana mengingat Indonesia terletak di wilayah "ring of fire" yang kerap dilanda bencana gempa bumi dan berpotensi terjadi tsunami.
Baca Juga: PBNU dan Baznas Ingatkan Risiko Salah Sasaran Dana Zakat untuk Program MBG
Terlebih, beberapa bulan terakhir BMKG berulang kali mengingatkan soal mitigasi bencana terkait ancaman megathrust, potensi terjadinya gempa berkekuatan besar di berbagai wilayah, tak hanya di Jawa tetapi juga Sumatera, Bali, Lombok, dan Sumba dan berpotensi menimbulkan tsunami.