Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan kelompok masyarakat sipil diharapkan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar terealisasi.
Tidak hanya soal kebebasan berpendapat, revisi undang-undang ini juga harus mencakup perlindungan hak asasi manusia di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
Lebih jauh, Rocky menekankan bahwa paradigma HAM harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan Presiden Prabowo.
Artinya, semua kementerian harus berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar rakyat, termasuk hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, hingga akses terhadap informasi yang bebas dari sensor dan tekanan politik.
"HAM harus menjadi paradigma utama di dalam menuntun kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Artinya, semua kementerian harus berinduk pada prinsip perlindungan HAM," pungkas Rocky.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!