Dalam klarifikasinya tersebut, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia era Gus Dur ini menyebutkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada Tragedi Mei 1998 tersebut.
“Terkait dengan genosida dan pembantaian entik, kalau 2 hal itu yang ditanyakan, maka memang hal itu tidak tterjadi (pelanggaran HAM berat) pada tahun 1998,” ujarnya seperti dikutip dari YouTube KOMPASTV.
2. Yandri Susanto
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto sempat disorot publik usai beredarnya surat berkop dan stempel kementrian untuk acara pribadi.
Dalam surat undangan untuk seluruh perangkat desa di Kecamatan Kramat Watu bernomor 19/UMM.02.03/X/2024 terdapat kop, stempel Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal hingga tanda tangan menteri yang bersangkutan.
Surat tersebut merupakan undangan untuk memperingati haul kedua ibunda Yandri Susanto.
3. Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga pernah dirujak netizen usai memberikaan pernyataan kontroversi terkait anggaran kementriannya.
Natalius Pigai mengatakan bahwa anggran Rp64 miliar untuk kementriannya tidaklah cukup, hingga meminta anggarannya dinaikkan menjadi Rp20 triliun.
Lewat akun X miliknya @NataliusPigai2, mantan aktivis ini membeberkan beberapa rencana penggunaan anggaran Rp20 triliun tersebut.
Mulai dari membangun Universitas HAM, laboratorium HAM hingga meningkatkan kesadaran HM di 78 ribu desa.
4. Bahlil Lahadalia