SketsaNusantara.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
Presiden memerintahkan percepatan pemerataan program ini setelah menerima laporan adanya anak-anak yang belum mendapatkan manfaatnya.
“Banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya bahkan yang baru berumur lima tahun mengatakan 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo Sementara teman-teman saya sudah,” ungkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jumat 17 Januari 2025.
Baca Juga: PBNU dan Baznas Ingatkan Risiko Salah Sasaran Dana Zakat untuk Program MBG
Dalam rapat tersebut, Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja lebih keras demi memastikan pemerataan program.
Program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan kini telah berjalan di 31 provinsi, melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat dalam waktu 10 hari pertama.
Target ambisius telah ditetapkan oleh pemerintah. Hingga April 2025, program ini diharapkan dapat melayani 3 juta penerima, dan meningkat menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.
Dadan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk mendukung percepatan ini. Mulai dari Bappenas, Kementerian Pertahanan, TNI-Polri, hingga Kementerian Desa, UMKM, dan BUMN, semuanya dikerahkan untuk memastikan anak-anak sekolah dan ibu hamil di pelosok Indonesia dapat segera menikmati makanan bergizi.
“Jadi, ini satu hal yang mengusik kalbu beliau (Prabowo). Sehingga, kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan," lanjutnya.
Baca Juga: Polemik Zakat untuk Program Makan Gratis: MUI Ingatkan Syariat, Istana Tegaskan APBN Cukup
Meski baru berjalan beberapa hari, dampak program ini mulai terasa di berbagai daerah.
Para penerima manfaat, termasuk siswa sekolah dan ibu hamil, menyampaikan rasa syukur karena bisa mendapatkan makanan sehat secara gratis.
Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang aksesnya sulit. Pemerintah berharap kerja sama lintas kementerian dapat mempercepat distribusi bantuan hingga ke pelosok negeri.