SketsaNusantara.id - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember tengah sibuk menyelesaikan 21 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang digunakan sebagai payung hukum dalam mengambil kebijakan.
Sebelum disahkan, Raperda tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat Jember salah satunya tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Ketua Komisi B Candra Ary Fianto dan Anggota DPRD Wahyu Prayudi Nugroho dari Fraksi PDI Perjuangan, menggelar sosialisasi Perda tersebut di Kecamatan Patrang dan Kalisat.
“Dengan adanya perda ini nanti, para petani bisa meningkatkan potensi dan hasil produksinya,” ujar Prayogi, pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Banyak persoalan yang dialami petani saat ini, salah satunya terkait daya tawar yang lemah, akses permodalan dan tingkat pendidikan petani yang rendah.
“Maka program pemberdayaan ini harus terintegrasi dan bukan hanya persoalan finansial saja, tetapi bisa mengkolaborasikan dengan hasil riset dan teknik pengembangannya pasca produksi,” imbuhnya.
Sementara itu, Candra Ary Fianto juga menyampaikan persoalan pupuk yang perlu diselaraskan dan ditata lebih baik lagi.
“Pasalnya pupuk subsidi juga menjadi keluhan dari para petani, agar harga produksi dan harga jual pasca panen tidak membuat petani rugi karena pupuk yang mahal,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pengurus DPW Jatim Gerakan Nasional Tani Ketahanan Pangan, Maulid Rudit menyampaikan dengan adanya makan sehat gratis ini menjadi titik balik bagi petani untuk bisa mendukung program tersebut.
Baca Juga: Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: AJI Jember Serukan Perubahan di Dunia Media
“Maka pemberdayaan kepada petani ini sangat perlu dilakukan, sebab Presiden Prabowo juga sudah mencanangkan program tersebut,” tuturnya.
Hal ini tidak lepas dari kebutuhan bahan baku untuk program makan bergizi tersebut, maka ini bisa diintegrasikan kepada petani lokal.