Penggunaan kata tersebut dinilai kurang pantas dan dinilai bertentangan dengan semangat egalitarianisme atau kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
Tak heran, banyak warganet protes dan menyoroti bahwa pejabat publik seperti Adita Irawati dibayar dari pajak yang berasal dari rakyat, termasuk mereka yang dianggap sebagai "rakyat jelata."
Oleh karena itu, penggunaan istilah ini oleh seorang pejabat negara terasa ironis dan kurang sensitif terhadap posisi masyarakat saat ini, terutama di tengah kasus Gus Miftah merendahkan penjual es teh yang masih santer jadi perbincangan publik.
Setelah menuai kritik, Adita Irawati menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.
Melalui video klarifikasi yang diunggah hari Kamis, 5 Desember 2024, Adita Irawati menjelaskan bahwa penggunaan istilah "rakyat jelata" tidak dimaksudkan untuk merendahkan, melainkan didasarkan pada definisi yang tercantum dalam KBBI.
Adita juga mengakui bahwa diksi tersebut tidak sesuai dengan konteks komunikasi publik saat ini, yang memerlukan kepekaan terhadap makna yang berkembang.
"Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena pergeseran makna kata yang saya gunakan di era modern saat ini," kata Adita dalam video klarifikasi yang diunggah di akun Instagram @pco.ri.
"Secara pribadi, saya memohon maaf karena telah menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Saya menggunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah rakyat biasa yaitu kita semuanya rakyat Indonesia," imbuhnya.
Untuk menggantikan istilah "rakyat jelata," pejabat publik dapat menggunakan frasa seperti "rakyat kecil", "masyarakat umum", atau "warga biasa".
Istilah-istilah ini memiliki nuansa yang lebih inklusif dan netral, sehingga lebih cocok untuk digunakan dalam komunikasi resmi ketimbang menggunakan diksi "rakyat jelata".
Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik perlu berhati-hati dalam memilih kata-kata, terutama ketika berbicara tentang masyarakat yang mereka wakili.
Melalui kolom komentar, warganet juga mengingatkan para pejabat publik untuk menggunakan kata-kata yang lebih menghargai perasaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas.
"Presiden dan bawahannya sesungguhnya petugas rakyat. Mereka ngurusin negara. Bukan penguasa rakyat. Wajar kami sebagai rakyat jelata yang bayarin gaji petugas negara protes, mohon agar suara rakyat biasa seperti kami ini didengar," komentar salah satu netizen.
Pentingnya penggunaan diksi yang dipilih seharusnya mencerminkan rasa hormat dan keberpihakan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Penggunaan bahasa yang tidak sensitif dapat menimbulkan kesalahpahaman hingga protes dari masyarakat yang menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!