“Dari 83.000 desa ini, setiap desa akan mendapatkan dukungan sosialisasi HAM, agar masyarakat kita paham dan menerapkannya,” tambah Pigai.
Lebih jauh, Pigai juga menyebutkan bahwa idealnya Kementerian HAM memiliki anggaran di atas Rp20 triliun untuk membangun program-program HAM yang menyentuh aspek fisik dan nonfisik, mulai dari regulasi hingga pemenuhan hak-hak dasar.
Ia mengaku optimis dapat mengelola anggaran ini dengan baik jika pemerintah memiliki anggaran yang memadai.
“Kalau negara siap, saya siap bawa Kementerian HAM untuk memenuhi hak-hak masyarakat,” ungkap Pigai, seraya menegaskan dedikasinya untuk memajukan HAM di Indonesia.
Dengan pengajuan anggaran ini, Kementerian HAM berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan HAM dan mendekatkan akses HAM ke berbagai pelosok negeri. Keputusan akhir anggaran tersebut masih dalam kajian DPR dan akan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran nasional.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!