Menteri HAM Ajukan Rp1 Triliun untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai, DPR Siap Dalami Permintaan

SketsaNusantara.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menjadi sorotan setelah mengajukan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian HAM dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Permintaan ini, yang bertujuan meningkatkan kapasitas kementerian dengan menambah pegawai, disambut Komisi XIII dengan rencana pendalaman untuk memastikan alokasi yang efektif.

Dilansir SketsaNusantara.id dari Youtube TV Parlemen, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menilai bahwa alokasi anggaran sebesar ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat HAM di Indonesia.

Baca Juga: Usai Anies Baswedan, Kini Mantan Wakil Menteri Ini Juga Turut Tanggapi Tertangkapnya Tom Lembong Atas Kasus Korupsi Impor Gula

Meski demikian, DPR mengaku akan mengkaji lebih dalam kebutuhan yang disampaikan Pigai.

“Kita akan lihat detailnya. Apa saja yang mendasari usulan ini agar alokasinya tepat sasaran,” ujar Willy.

Pigai mengungkapkan, dengan jumlah pegawai yang diusulkan menjadi 2.544 orang, kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan saja mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Pada rapat tersebut, Pigai memaparkan struktur organisasi terbaru kementeriannya, yang mencakup penambahan kantor wilayah di seluruh provinsi sebagai langkah strategis untuk memperkuat layanan HAM hingga ke tingkat daerah.

Baca Juga: Bukan Tom Lembong atau Zulkifli Hasan, Inilah Menteri Perdagangan era Jokowi yang Terkaya, Hartanya Capai Rp1 Triliun

“Dengan adanya penambahan kantor wilayah setingkat eselon II, saya pastikan layanan HAM bisa menjangkau semua daerah. Struktur ini sudah kami siapkan untuk implementasi langsung,” jelas Pigai.

Dalam pertemuan yang sama, Pigai juga mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp8,3 triliun untuk program sosialisasi HAM di tingkat desa.

Rencana ini mencakup pengalokasian Rp100 juta per desa, dengan target 83.000 desa di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Bersyukur Tak Jadi Menteri, Inilah 5 Fakta Proses Raffi Ahmad Ditunjuk Jadi Utusan Khusus Presiden

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman HAM di masyarakat melalui edukasi langsung.