SketsaNusantara.id – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tak biasa dengan mengumpulkan anggota kabinet untuk menjalani pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Pembekalan ini, menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, bertujuan untuk meningkatkan karakter kepemimpinan dan kerja tim di kalangan para pejabat.
"Pelatihan di lingkungan militer diharapkan mampu memperkuat kerja tim dan menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dengan cepat dan efektif," ujar Fahmi dalam keterangannya, Senin 21 Oktober 2024.
Fahmi menambahkan, pendekatan yang dilakukan Prabowo ini serupa dengan yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia.
Di negara-negara tersebut, pelatihan di lembaga militer bagi pejabat sipil, termasuk anggota parlemen, menjadi hal umum tanpa mengarah pada militerisme.
"Misalnya, di Amerika Serikat, para pejabat sipil mengikuti pelatihan di National Defense University dan US Army War College. Hal ini tetap dalam kerangka demokrasi, di mana kontrol sipil atas militer dipertahankan," jelas Fahmi.
Baca Juga: WADUH! Gaji Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden Gak Cukup Buat Beli Krim Malam Nagita Slavina
Negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia juga menjalankan pendekatan serupa, di mana pelatihan untuk pejabat sipil dilakukan di akademi militer dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan kemampuan respon krisis.
Fahmi meyakini bahwa pengalaman dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pelatihan di lingkungan militer dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam merespons tantangan keamanan tanpa harus mengaburkan peran antara sipil dan militer.
"Pelatihan ini justru memperkuat ketahanan nasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi," tambahnya.
Melalui pendekatan ini, Prabowo Subianto diyakini ingin membentuk kabinet yang lebih solid, tegas, namun tetap adaptif terhadap dinamika yang ada.
Langkah ini diyakini mampu memperkuat pemerintahan Prabowo Subianto menjadi lebih responsif dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan.***