Kasusnya terus mengambang dan belum menemukan titik kejelasan, namun dirinya justru terpilih menjadi anggota DPR hingga Jampidsus memberikan pernyataan kalau kasus itu sudah P21.
Masih berkaitan dengan kasusnya pada tahun 2009, Dimyati dituntut dengan hukuman selama 2,6 tahun penjara karena masalah suap Bank Jabar pada 29 April 2010.
Selanjutnya pada 19 Oktober 2011, Mahkamah Agung menyatakan secara resmi bahwa Dimyati Natakusumah tidak bersalah atas kasus suap Bank Jabar.
Memasuki tahun 2014, Dimyati didaulat sebagai salah satu calon hakim Mahkamah Konstitusi dan juga satu-satunya calon yang mewakili partai politik.
Baca Juga: Program Pemberdayaan Berkelanjutan, BRI dan IPB University Resmikan Balai Rakyat Indonesia di Bogor
Tetapi setelah itu Dimyati didesak mundur dari proses pemilihan hakim MK oleh partai PPP, hingga akhirnya ia memilih mengundurkan diri dengan alasan tengah fokus membahas sistem ketatanegaraan di MPR.
Pada tahun 2014, ia resmi dilantik dan menjabat sebagai Wakil Ketua MPR-RI untuk periode 2009-2024 yang menggantikan Lukman Hakim Saifuddin yang berposisi sebagai Menteri Agama.
Dimyati juga pernah maju sebagai Calon Gubernur Banten pada tahun 2017 melalui jalur perseorangan karena masih menjadi anggota DPR RI Fraksi PPP.
Ia maju bersama calon wakilnya Yemelia seorang birokrat dari wilayah Banten, namun pada akhirnya Dimyati mundur dari kontestasi.
Baru-baru ini Dimyati Natakusumah kembali maju sebagai Gubernur Banten pada Pilkada 2024 bersama calon wakilnya Andra Soni.
Cagub dan Cawagub Banten tersebut diketahui memperoleh dukungan dari 10 partai politik, diantaranya Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima.
Itulah tadi profil mengenai perjalanan karir Dimyati Natakusumah yang selama di dunia politik beberapa kali tersandung kasus.***