"Ini sudah jelas Pak Kyai, bahwa tambang ini kita tahu semua regulasinya sudah diatur dan ini perlu tindakan tegas," ucapnya.
Djoko menambahkan, ke depan harus ada langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan hanya sebatas kontrak politik saja.
"Karena kalau hanya kontrak politik, ini mengibaratkan masyarakat Silo sebagai komoditas politik saja, tetapi kami tidak ingin itu. Yang jelas kami menolak adanya pertambangan," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!