Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan bahwa ekspor pasir laut hanya akan menguntungkan pengusaha bagian ekspor saja, sedangkan rakyat kecil di pesisir akan merasakan kerugian besar.
Menurut Anies, pemerintah saat membuat kebijakan soal pasir laut ini harus mempertimbangkan tentang kedaulatan wilayah.
Baca Juga: Tak Direspons, Ridwan Kamil Hubungi Anies Baswedan untuk Silaturahmi, Suswono: Nanti Nunggu...
"Ketika kita mengekspor pasir untuk reklamasi, maka kita memberikan tanah kita sehingga negara lain lahannya lebih luas, Padahal itu, pakai tanah kita," kata Anies.
"Kalau negara lain ingin memperluas tanah ya pakai tanah mereka sendiri bukan pakai dari wilayah kita, ini prinsip sederhana bahwa negara harus mempertimbangkan tentang kedaulatan wilayah," tuturnya.
Anies lantas berharap pemerintah mempertimbangkan resiko-resiko yang ada sebelum membuat kebijakan agar kesejahteraan bisa dirasakan adil untuk semua bukan untuk segelintir orang.
"Harusnya kebijakan seperti ini tidak bisa diteruskan karena resiko terhadap lingkungan dan kesejahteraan nelayan," sambung Anies.
"Negara juga harusnya bisa memastikan masyarakat nelayan bisa memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan menjamin kesejahteraan agar bisa dirasakan adil untuk semua," pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut soal perizinan ekspor yang dimaksud adalah sedimen bukan pasir laut yang dianggap mengganggu alur jalannya kapal.
Padahal ekspor pasir laut selama ini sudah dilarang pemerintah sejak tahun 2003 pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri.
Pasir laut diizinkan pemanfaatannya untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pasir uruk tanah reklamasi.
Namun, pada peraturan Permendag Nomor 20 Tahun 2024, Presiden Jokowi kembali membuat gebrakan dengan mengizinkan pengerukan pasir laut dengan alasan untuk pembersihan sedimentasi di laut.
Bahkan Jokowi memberikan izin untuk ekspor hasil pengerukan sedimentasi pasir laut dan bisa dijual ke luar negeri dengan syarat kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.
Kebijakan tersebut tentu mendapat penolakan dari banyak pihak dan menjadi perdebatan panas hingga saat ini, menjelang pemerintahan Jokowi yang tinggal sebulan lagi berakhir.***