Para demonstran juga mengkritik ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka menuduh Jokowi sebagai "dalang intelektual" di balik pelanggaran HAM yang terjadi atas nama Pembangunan Strategis Nasional (PSN).
Tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil juga menjadi sorotan tajam dalam aksi ini. Menurut para demonstran, tindakan tersebut tidak bisa dimaafkan dan harus dihentikan segera.
“Aparat seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan menjadi alat represi untuk melindungi penguasa. Kami mendesak agar segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil segera dihentikan,” tegas seorang aktivis.
Desakan kepada DPRD Jember
Dalam aksi ini, massa juga menuntut DPRD Kabupaten Jember untuk mengambil sikap tegas terhadap pemerintah pusat dan DPR RI.
Mereka mendesak DPRD Jember untuk mengawal aspirasi rakyat dan memastikan komitmen kepada nilai-nilai HAM dan konstitusi. Jika gagal, massa menuntut agar seluruh fraksi di DPRD Jember meminta maaf secara terbuka dan siap menerima kritik di depan umum.
“Kami mengingatkan bahwa tugas DPRD Jember adalah menjaga dan mengawal komitmen rakyat. Jika mereka tidak mampu melakukannya, mereka harus siap untuk diadili atas dosa-dosa mereka,” seru sang orator.
Baca Juga: Kericuhan Hebat di DPRD Kabupaten Majene, Demonstrasi Mahasiswa Berujung pada Aksi Anarkis
Gerakan "Kota Tembakau Menggugat" ini menandakan semakin tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik saat ini.
Aksi ini menuntut perubahan nyata dan menolak segala bentuk oligarki yang mengancam demokrasi di Indonesia. Dengan suara lantang, mereka berjanji akan terus berjuang demi tegaknya konstitusi dan hak-hak rakyat.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!