Tidak hanya itu, Ardi mengungkapkan jika anggaran tersebut juga bisa diperuntukan dalam pembangunan infrastruktur lain seperti jaringan irigasi, drainase, dan perbaikan lainnya secara menyeluruh.
"Jika anggaran ini dialokasikan untuk infrastruktur hingga ke pelosok, multiplier effect-nya akan sangat terasa. Perputaran ekonomi masyarakat pasti akan berjalan dengan jauh lebih lancar," katanya.
Baca Juga: DPRD Jember Mulai Bahas APBD 2027, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tembus Rp4,5 Triliun
Selain infrastruktur, DPRD juga menilai peningkatan keamanan masyarakat perlu menjadi perhatian. Salah satu program yang diproyeksikan dibiayai melalui pinjaman daerah adalah penambahan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik yang dinilai rawan tindak kriminal.
Ardi menyebut, pemasangan PJU merupakan respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait aksi pembegalan maupun pencurian yang kerap terjadi di kawasan minim penerangan.
"Belakangan ini sering terjadi hal-hal yang viral, seperti aksi pembegalan hingga pencurian. Pemasangan PJU di berbagai titik rawan ini benar-benar untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan masyarakat saat beraktivitas malam hari," ucapnya.
Sektor kesehatan juga menjadi fokus pembiayaan. Ardi menilai keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) meningkatkan jumlah warga yang mengakses layanan kesehatan. Namun, tingginya jumlah pasien membuat kapasitas puskesmas dan rumah sakit daerah kerap tidak mampu menampung seluruh kebutuhan pelayanan.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan sebagian pasien, khususnya masyarakat kurang mampu, belum memperoleh ruang perawatan yang memadai sehingga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan.
"UHC ini sangat dinikmati oleh seluruh masyarakat Jember, namun dampaknya lonjakan pasien di rumah sakit luar biasa. Nah, pinjaman ini salah satunya untuk membangun ruangan yang lebih layak, sehingga tidak ada lagi cerita pasien yang kasihan karena terlantar di area parkiran atau lobi-lobi rumah sakit," tutur Ardi.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai beban pinjaman bagi pemerintahan berikutnya, Ardi memastikan skema pembayaran telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan pelunasan pinjaman dirancang selesai sebelum masa jabatan bupati saat ini berakhir sehingga tidak menjadi beban kepala daerah selanjutnya.
"Masyarakat tidak perlu ketakutan. Ini tidak akan membebani kepala daerah berikutnya. Kami pastikan proses pelunasannya akan selesai di tahun sebelum masa jabatan bupati saat ini habis. Jadi sama sekali tidak menjadi tanggungan pemerintahan yang baru," tegasnya.
Ardi menambahkan, DPRD akan mengawal secara ketat setiap tahapan penggunaan pinjaman daerah agar seluruh anggaran benar-benar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta program lain yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.***