"Tujuan akhirnya bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan memastikan bahwa tata kelola kepolisian semakin profesional, akuntabel, menghormati HAM, serta selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi," kata Pigai.
Sebelumnya, Pigai juga telah menyampaikan usulan serupa dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Jumat (5/6/2026). Dalam pernyataannya, ia mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat ketentuan yang membuka peluang bagi kalangan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memperkuat profesionalisme institusi, mempertegas supremasi sipil, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis. Hingga kini, usulan tersebut menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan revisi UU Polri.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!