news

Bahas Anggaran 2027, Efisiensi Kebutuhan Infrastruktur Jadi Perhatian Komisi C DPRD Jombang - Dinas PUPR

Jumat, 22 Mei 2026 | 00:10 WIB
Rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Jombang dan Dinas PUPR. (SketsaNusantara.id)

 

SketsaNusantara.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang kembali mengalami efisiensi anggaran. Setelah sebelumnya mengalami pemangkasan signifikan, anggaran dinas teknis tersebut kembali dirampingkan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Jombang, Rabu 20 Mei 2026.

Total anggaran yang semula diproyeksikan mencapai Rp64,8 miliar kini kembali turun menjadi Rp60,1 miliar.

Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan bersama Komisi C DPRD Jombang, terdapat tambahan efisiensi anggaran sebesar Rp4,7 miliar.

Dia menjelaskan, penurunan anggaran sebenarnya sudah terjadi cukup besar sejak awal. Pada 2026, anggaran Dinas PUPR masih berada di angka Rp111 miliar. Namun pada 2027 mendatang, anggaran tersebut turun sekitar 40 persen menjadi Rp64,8 miliar.

Baca Juga: Bingung Masak Daging Kurban? Ini 6 Menu Idul Adha 1447 H yang Praktis, Lezat, dan Anti Membosankan

"Setelah RDP dengan Komisi C, kembali ada efisiensi anggaran sehingga total menjadi sekitar Rp60,1 miliar," ujarnya.

Bustomi mengakui kondisi tersebut berpotensi memengaruhi program pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Jombang. Sebab, kata dia, dengan anggaran yang semakin terbatas, OPD itu harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan.

Meski demikian, sambung Bustomi, pihaknya memastikan program-program yang dianggap tidak mendesak akan menjadi prioritas efisiensi agar layanan dasar tetap berjalan.

Baca Juga: Kumpulan Ucapan Selamat Idul Adha 1447 H yang Menyentuh Hati, Cocok untuk Caption Instagram dan WhatsApp

"Tentu akan berpengaruh terhadap pemeliharaan infrastruktur. Tapi kami akan mengoptimalkan efisiensi pada program-program yang benar-benar tidak urgent," katanya.

Atas kondisi ini, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) terkait efisiensi terhadap program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.

Sebab, sebut dia, masing-masing kecamatan memiliki alokasi program sekitar Rp1 miliar yang masuk dalam usulan pembangunan.

Baca Juga: Ada Wisata dengan Mitos Awet Muda di Nganjuk, 13 Tempat Liburan 2026 Ini Ramai Dicari Wisatawan

"Kami akan koordinasikan lagi dengan TPAD terkait hasil Musrenbang tersebut," tambahnya.

Halaman:

Tags

Terkini