SketsaNusantara.id – Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 dinodai oleh temuan kasus kecurangan terorganisir di sejumlah pusat ujian.
Sejumlah temuan kecurangan terjadi di Surabaya, Semarang, dan Malang dengan berbagai modus, mulai dari penggunaan joki hingga menggunakan alat komunikasi yang tersembunyi.
Tujuannya hanya satu, yakni agar lulus UTBK dan mereka bisa melenggang di kampus yang mereka impikan.
Baca Juga: Bukan Kebobolan, Wakil Rektor 1 UNESA Ungkap Kronologi hingga Terungkapnya Joki UTBK
Kasus ini mendapatkan tanggapan langsung dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Atip Latipulhayat.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kecurangan dan pelanggaran akademik, melainkan masuk dalam ranah kriminal sehingga terdapat sangsi bagi pelaku.
"Pertama sangsi pemalsuan identitas, itu sudah ada ketentuan hukumnya, sangsinya untuk yang melakukan pemalsuan identitas," ungkap Atip Latipulhayat dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.
Baca Juga: Kasus Joki UTBK Terbongkar di Unesa, Teknologi AI Deteksi Kemiripan Wajah hingga 95 Persen
Bahwa sejumlah pelaku kecurangan UTBK merupakan seorang kriminal dan hak tersebut tentu saja ada tindakan hukumnya.
"Kedua, tentunya peserta yang diwakili atau di joki oleh dia di diskualifikasi dan di blacklist supaya di diskualifikasi, artinya ia dianggap tidak mengikuti UTBK ini," imbuhnya.
"Selain di diskualifikasi ia juga harus mempertanggungjawabkan karena itu perbuatan kriminal," tegasnya.
Bahwa bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan, kementerian dan panitia seleksi nasional telah menyiapkan sanksi berlapis.
Baca Juga: Dikabarkan Ada Kecurangan Saat UTBK SNBT, Universitas Jember Pastikan 96 Persen Peserta Ikuti Ujian