SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk melakukan pendataan terhadap warga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini untuk memastikan data yang ada telat pada sasarannya, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Jember.
Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris mengatakan, kebijakan menerjunkan ASN untuk melakukan verifikasi faktual pendataan warga miskin adalah langkah tepat.
Baca Juga: Fraksi NasDem DPRD Jember, ASN Turun Verval Pastikan Data Kemiskinan: Pastikan Tepat Sasaran!
Pasalnya, kebutuhan data ini sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami merespon langkah Pemkab Jember, yang ingin mendata secara komperhensif data kemiskinan ini. Sehingga data yang dihasilkan tepat sasaran dan valid,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin 20 April 2026.
Ia menyampaikan, dalam pendataan ini dibutuhkan langkah masif dari berbagi stakeholder yang ada di Jember termasuk ASN.
“Memang harus melibatkan semua pihak, mulai dari ASN hingga pihak-pihak lainnya. Karena data ini harus bisa selesai akhir bulan April 2026 ini,” imbuhnya.
“Jika seluruh stakeholder termasuk ASN turun langsung, bisa memangkas waktu dan pemenuhan data kemiskinan bisa secara maksimal terpenuhi serta valid,” paparnya.
Politisi PKB ini juga akan segera memanggil sejumlah pihak, untuk memastikan DTSEN ini segera terpenuhi secara maksimal.
Baca Juga: DPRD Jember Lantik Waka Anyar, Bupati Gus Fawait Minta Perkuat Sinergi Legislatif dan Eksekutif
“Kami akan panggil Dinsos, PKH, Pendamping Desa, BPS hingga Sekda, agar bisa sinkronisasi data dan hasilnya bisa maksimal tanpa ada perbedaan data,” tegasnya.
Jika ini semua bisa dilaksanakan dan selesai akhir bulan ini, maka kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.