news

Wacana Sekolah Online Dibatalkan, Pemerintah Pilih Tatap Muka dan Soroti Risiko Learning Loss bagi Siswa

Rabu, 25 Maret 2026 | 17:00 WIB
Ilustrasi sekolah online di Indonesia. (Pexels/Ryutaro Tsukata)

SketsaNusantara.id - Pemerintah resmi membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring bagi siswa. Keputusan ini diambil setelah melalui koordinasi lintas kementerian di tengah situasi krisis global.

Sebelumnya, wacana pembelajaran online sempat muncul sebagai salah satu upaya efisiensi energi. Namun, pemerintah menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dari sisi dampak pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama menghasilkan kesepakatan baru.

Baca Juga: 8 Kata-Kata Bijak Masuk Sekolah Setelah Libur Lebaran 2026, Ucapan Berkesan untuk Awal Sekolah yang Fresh ‎

Dalam arahan internal yang disampaikan pada 23 Maret 2026, pemerintah menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pembelajaran siswa.

"Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa," kata Pratikno.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya sempat dibahas kemungkinan penerapan metode hybrid. Model tersebut menggabungkan pembelajaran luring dan daring dalam satu sistem.

Baca Juga: Libur Lebaran Usai, Intip Tip Kembali Produktif Bekerja ataupun Sekolah, Hindari Zona Nyaman

Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, pemerintah memutuskan bahwa pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Keputusan tersebut juga sejalan dengan prioritas pemerintah dalam sektor pendidikan. Program seperti revitalisasi sekolah dan pengembangan institusi pendidikan terus menjadi perhatian.

Selain itu, pemerintah menilai bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dipercepat. Hal ini mencakup berbagai jenjang pendidikan yang berada di bawah kementerian terkait.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga mengingatkan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna. Pemerintah menilai bahwa kondisi krisis global harus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi nasional.

Transformasi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah mendorong penerapan sistem berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi.

Halaman:

Tags

Terkini