Ia mencontohkan, pihaknya pernah turun langsung ke lapangan. Di mana sekitar 12 juta warga yang sebelumnya didatangi dan diajak berdialog secara langsung. Dari pengecekan lapang tersebut, akunya, ditemukan hampir dua juta orang yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
"Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah juga diperkuat untuk mempercepat validasi terhadap penerima manfaat di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Transformasi ini didukung aplikasi yang disiapkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintah guna memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.
Menanggapi pertanyaan soal mekanisme di tingkat kelurahan dan desa, Gus Ipul menegaskan bahwa jalur partisipasi tetap dibuka sebagai penyeimbang.
Menurutnya, lurah atau kepala desa memang memahami kondisi warganya. Namun, tandas Wagub Jatim ini, masyarakat tetap diberikan ruang untuk melengkapi atau mengoreksi data melalui sistem yang tersedia.
"Artinya, setiap kita punya kesempatan untuk ikut memutakhirkan data ini agar makin solid dan tepat sasaran," pungkas Gus Ipul.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI