SketsaNusantara.id - Peristiwa pembongkaran bangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa malam, 18 Februari 2026.
Insiden ini menjadi sorotan publik setelah beredar video dan keterangan di media sosial yang menyebut bangunan tersebut berdiri di atas tanah wakaf.
Dilansir SketsaNusantara.id dari akun X Ken Hans (@kenhans03), disebutkan bahwa puluhan warga mengambil tindakan tegas dengan membongkar paksa bangunan dapur MBG yang diduga bermasalah secara status lahan.
Baca Juga: Dadan Hindayana Sebut MBG Saat Sahur Berpeluang Diterapkan di Pesantren, Netizen: Gak Mau Rugi Ya...
“Puluhan warga Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, membongkar paksa dapur Makan Gizi Gratis (MBG) yang berdiri diatas tanah Wakaf, Selasa Malam, 18 Februari 2026 sekitar Pukul: 10:30 Wita,” tulis akun tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa bangunan dapur MBG tersebut memang berada di atas lahan wakaf.
“Berdasarkan informasi sementara warga kesal karena lokasi bangunan dapur MBG berada di atas tanah wakaf,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.
“Puluhan warga Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, membongkar paksa dapur Makan Gizi Gratis (MBG) yang berdiri diatas tanah Wakaf, Selasa Malam, 18 Februari 2026 sekitar Pukul: 10:30 Wita,” tulis akun tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa bangunan dapur MBG tersebut memang berada di atas lahan wakaf.
“Berdasarkan informasi sementara warga kesal karena lokasi bangunan dapur MBG berada di atas tanah wakaf,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.
Baca Juga: Kepala BGN Klaim 60 Persen Pegawai SPPG Bisa Beli Motor Berkat Program MBG
Tanah wakaf secara hukum memiliki fungsi sosial dan keagamaan, sehingga penggunaannya diatur secara ketat sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah.
Dalam video yang beredar, terlihat suasana malam hari dengan sejumlah warga berada di sekitar bangunan.
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa warga yang kesal mendatangi lokasi dan membongkar material dinding bangunan dapur MBG.
Tanah wakaf secara hukum memiliki fungsi sosial dan keagamaan, sehingga penggunaannya diatur secara ketat sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah.
Dalam video yang beredar, terlihat suasana malam hari dengan sejumlah warga berada di sekitar bangunan.
Unggahan tersebut juga menyebut bahwa warga yang kesal mendatangi lokasi dan membongkar material dinding bangunan dapur MBG.
Baca Juga: Diduga Dipicu Sengketa Tanah Wakaf, Puluhan Warga Rusak Bangunan Dapur MBG di Lombok Timur
“Warga kesal ramai-ramai mendatangi lokasi pembangunan MBG lalu merusak dan membongkar paksa material dinding dapur MBG,” tulis akun tersebut.
Aksi tersebut diduga dipicu oleh ketidakpuasan warga terhadap proses pendirian bangunan yang dinilai tidak melalui koordinasi atau kesepakatan yang jelas terkait status lahan.
Hingga informasi tersebut beredar, belum diketahui secara pasti penyebab utama terjadinya peristiwa tersebut.
“Belum diketahui penyebab secara pasti kejadian tersebut,” demikian keterangan dalam unggahan itu.
Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, baik pemerintah desa, pengelola program MBG, maupun otoritas pertanahan.
Kepala Desa Paok Lombok, H. Abdurasyid, saat dikonfirmasi disebut membenarkan adanya peristiwa perusakan tersebut.
Pernyataan ini menegaskan bahwa insiden tersebut memang terjadi dan bukan sekadar isu yang berkembang di media sosial.
Lebih lanjut, Kepala Desa juga menyampaikan bahwa persoalan ini tengah diupayakan penyelesaiannya melalui jalur mediasi.
“Ia menegaskan masalah tersebut masih dalam proses mediasi dilakukan pemerintah desa kepada dua belah pihak termasuk tokoh masyarakat setempat,” tulis akun tersebut.
Langkah mediasi ini menjadi penting untuk meredam potensi konflik lanjutan di tengah masyarakat.
Kasus ini menyoroti pentingnya aspek legalitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah di tingkat daerah.
Program MBG yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum, termasuk status kepemilikan atau peruntukan lahan yang digunakan.
Peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antara pihak penyelenggara program MBG, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.
Dalam unggahan tersebut, tersirat adanya persoalan komunikasi yang mungkin belum tuntas sejak awal perencanaan pembangunan.***
“Warga kesal ramai-ramai mendatangi lokasi pembangunan MBG lalu merusak dan membongkar paksa material dinding dapur MBG,” tulis akun tersebut.
Aksi tersebut diduga dipicu oleh ketidakpuasan warga terhadap proses pendirian bangunan yang dinilai tidak melalui koordinasi atau kesepakatan yang jelas terkait status lahan.
Hingga informasi tersebut beredar, belum diketahui secara pasti penyebab utama terjadinya peristiwa tersebut.
“Belum diketahui penyebab secara pasti kejadian tersebut,” demikian keterangan dalam unggahan itu.
Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, baik pemerintah desa, pengelola program MBG, maupun otoritas pertanahan.
Kepala Desa Paok Lombok, H. Abdurasyid, saat dikonfirmasi disebut membenarkan adanya peristiwa perusakan tersebut.
Pernyataan ini menegaskan bahwa insiden tersebut memang terjadi dan bukan sekadar isu yang berkembang di media sosial.
Lebih lanjut, Kepala Desa juga menyampaikan bahwa persoalan ini tengah diupayakan penyelesaiannya melalui jalur mediasi.
“Ia menegaskan masalah tersebut masih dalam proses mediasi dilakukan pemerintah desa kepada dua belah pihak termasuk tokoh masyarakat setempat,” tulis akun tersebut.
Langkah mediasi ini menjadi penting untuk meredam potensi konflik lanjutan di tengah masyarakat.
Kasus ini menyoroti pentingnya aspek legalitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah di tingkat daerah.
Program MBG yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum, termasuk status kepemilikan atau peruntukan lahan yang digunakan.
Peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antara pihak penyelenggara program MBG, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.
Dalam unggahan tersebut, tersirat adanya persoalan komunikasi yang mungkin belum tuntas sejak awal perencanaan pembangunan.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!