Solidaritas internasional perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal domestik.
Muhammadiyah juga mengkritisi sumber pendanaan rekonstruksi Gaza. Tanggung jawab utama dinilai berada pada pihak yang menyebabkan kehancuran. Pandangan ini menempatkan keadilan global sebagai prinsip utama.
“Dana untuk membangun kembali Gaza semestinya disediakan sepenuhnya oleh Israel dan Amerika Serikat, karena mereka yang telah menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza,” ujarnya, Kamis 29 Januari 2026.
Sikap paling keras datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keterlibatan Indonesia. Opsi menarik diri dari Board of Peace disebut perlu dipertimbangkan.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keputusan tersebut janggal. Ia menilai forum itu tidak berpihak kepada Palestina.
Komposisi keanggotaan dinilai bermasalah secara moral dan politik.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata KH Cholil Nafis, Rabu 28 Januari 2026.
MUI juga menyoroti tidak adanya Palestina dalam struktur keanggotaan.
Keberadaan Perdana Menteri Israel sebagai anggota dipersoalkan.
Selain itu, adanya iuran keanggotaan dinilai menambah keanehan.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan kritik struktural.
Board of Peace dinilai berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. Isu Palestina dipandang sebagai persoalan penjajahan, bukan konflik biasa.
MUI menegaskan penolakan terhadap konsep perdamaian tanpa keadilan.
Setiap inisiatif dinilai harus mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah. Pengakhiran pendudukan Israel disebut sebagai prasyarat utama.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!