"Pak Purbaya, Pak Tito Karnavian, mohon bantuannya untuk cek alokasi anggaran dan penggunaannya apakah tepat sasaran atau tidak, rasa-rasanya bisa dilakukan audit lah di Bulukumba," tuturnya.
Dalam unggahannya, Rieke membeberkan data postur Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat 2025 per 17 November 2025 adalah sebesar sebesar Rp1,174 triliun.
"Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 108,96 M sudah realisasi Rp 66,92 M dengan serapan 61,42% sehingga masih tersisa DAK Fisik 38,58%. Artinya, masih sisa anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan fisik sekitar Rp42,04 M," terangnya.
"Tahun 2025 akan segera berakhir, bukankah SD Negeri adalah sekolah negara, anggaran perbaikan dari negara artinya disediakan, apalagi itu sekolah negeri lho," imbuhnya.
Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah berbasis pada data presisi, yang menunjukkan realitas dan kebutuhan riil rakyat di daerah.
"Penggunaan anggaran negara bukan sekadar penyerapan, tapi apakah tepat sasaran atau tidak. Substansi pembangunan jangan digerus mekanisme teknis pengajuan anggaran," ujarnya.
"Jika sesuai fakta dan kebutuhan maka kita harus BERTARUNG agar uang negara yang notabene duit rakyat bisa kembali digunakan untuk kepentingan ke rakyat," tegasnya.
Melalui unggahan tersebut, Rieke Diah Pitaloka memberikan dukungan kepada Kemendagri dan BPK RI untuk melakukan audit Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, khususnya Dinas Pendidikan.
Ia juga mendukung Kementerian Keuangan untuk memberi ruang diskresi DAK Fisik 2025 Kabupaten Bulukumba yang belum terserap sehingga dapat digunakan untuk perbaiki SDN 156 Kalukubodo secepatnya, tanpa harus menunggu tahun 2026.
"Padahal masih ada anggarannya, kenapa masih nunggu 2026? masih ada dana transfer dari pusat, pakailah itu untuk memperbaiki sekolah, setuju nggak?" ucap Rieke.
Tak sampai di situ, wanita yang akrab disapa Oneng ini mendukung Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan atensi dengan memanggil Dinas Pendidikan atas dugaan intimidasi kepada Pak Guru Ahmad Firman yang berjuang agar siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aman dan nyaman.
"Kasus ini contoh yang namanya bullying orang dewasa kepada orang dewasa, aku nggak terima, Bestie. Meskipun Bulkumba bukan dapil aku, tapi saya sebagai anggota DPR RI tergerak untuk menyuarakan ini," kata Rieke.
"Justice for Pak Guru Ahmad Firman, Save SDN 156 alukubodo. Tetap semangat suara Bapak membuat Indonesia memperhatikan, dan kami mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan supaya semua siswa dapat sekolah dengan nyaman," pungkasnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini