Tanpa ragu, Arsul Sani juga menyatakan bahwa seluruh berkas-berkas terkait riwayat pendidikannya sudah diserahkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk diperiksa secara menyeluruh.
Tindakan Arsul Sani ini mencuri perhatian publik hingga jadi perbincangan hangat warganet di media sosial, termasuk mendapat sorotan dari Denny Siregar.
Pegiat media sosial dan produser film "Sayap-Sayap Patah" itu memuji tindakan Arsul Sani yang langsung "to the point" tanpa harus bertele-tele untuk membuktikan kebenaran.
"Hakim MK Arsul Sani bantah tuduhan ijazah palsu tunjukkan ijazah asli dan foto wisuda. Langsung ditunjukkan, gak perlu muter kesana kemari, bantah sana sini, apalagi pake bawa-bawa polisi. To the point. Itu baru gentleman," tulisnya dalam postingan akun Instagram @dennysiregar yang diunggah hari Senin, 17 November 2025.
Unggahan tersebut menyindir isu ijazah palsu Jokowi yang mencuat sejak 2022 lalu dan masih meninggalkan tanda tanya besar sampai sekarang.
Tak sedikit warganet ikut menyindir Jokowi yang tak kunjung menunjukkan ijazah aslinya kepada publik hingga membuat kasus tersebut belum terselesaikan hingga kini.
"Yang punya ijazah asli langsung menunjukkan, kalo ijazah palsu mau membuktikan gimana? sampai kiamat 2 hari juga nggak bakalan ditunjukkan," komentar salah satu warganet.
"Sudah tepat yang dilakukan Pak Asrul. Blak-blakan aja silahkan periksa dokumen buktikan kalo itu bukan palsu, urusan cepat selesai, apalagi ini masalah harga diri. Semoga pejabat publik bisa transparan kaya gini, gak banyak alesan kaya pak Mul," sindir netizen lainnya.
"Se-simple itu penyelesaian masalahnya, kalo ijazah anda asli dan gak salah, santai aja. Kejujuran itu memang harus ditunjukkan dan mutlak bagi para pemimpin negara. Pak Asrul kasih contoh yang benar, bukannya berbelit-belit. Ayo Jokowi tunjukkin, nggak usah drama, apalagi sampe ada kriminalisasi, " sentil warganet lainnya.
Tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo masih terus bergulir dan kembali mencuat yang kerap memicu kontroversi di mata publik.
Situasi ini mempertegas pentingnya transparansi akademik serta integritas pejabat negara yang semestinya dijalankan secara konsisten.
Publik berharap agar tudingan serupa dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum yang lebih terbuka, profesional, dan cepat, sehingga tidak berbelit-belit, tanpa maupun menimbulkan keraguan yang berkepanjangan.
Kejelasan dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara tetap terjaga.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini