"Sedangkan ruang fiskal untuk belanja pegawai kita ini sudah 27 persen, masih sisa 3 persen yang belum terpenuhi. Karena kita tidak diperbolehkan melebihi batas tersebut," tegasnya.
Sehingga untuk PPPK Paruh Waktu ini, nantinya menggunakan anggaran dari kategori belanja barang dan jasa.
"Kalau semua dialihkan dari paruh waktu ke PPPK maka tidak menutup kemungkinan, anggaran belanja pegawai saja melebihi 50 persen APBD," ucapnya.
Ia menambahkan, keputusan tersebut semua menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sehingga tidak mungkin daerah bisa melanggar aturan tersebut.
Baca Juga: Banyak Pohon Tumbang saat Cuaca Ektrem, Komisi C DPRD Jember Minta OPD Segera Lakukan Perempesan
"Jadi tetap kita dorong, namun untuk dialihkan statusnya semua menjadi PPPK akan sangat berat. Namun tetap kita perjuangkan karena ada peluang seperti afirmasi atau jalur khusus lainnya," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI