Meski begitu, rencana penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al-Khoziny menuai tanggapan beragam di parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai, keputusan tersebut perlu dikaji dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu harus dibicarakan dulu minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ujar Saan kepada wartawan, Sabtu 11 Oktober 2025.
Menurutnya, penggunaan dana publik harus disertai dasar hukum yang jelas serta koordinasi antara pemerintah dan DPR. Tanpa mekanisme yang transparan, kebijakan tersebut bisa menimbulkan persepsi negatif di ruang publik.
“Tujuannya memang baik, untuk membantu. Tapi kalau menimbulkan polemik, kan kasihan juga pesantrennya,” tambahnya.
Saan menilai, niat baik pemerintah perlu diiringi perencanaan matang agar tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan dana negara. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam setiap kebijakan yang melibatkan anggaran publik.
“Itu niat baik dari Kementerian PU, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Tragedi di Ponpes Al-Khoziny menjadi pengingat pentingnya pengawasan konstruksi dan standar keselamatan bangunan di lembaga pendidikan.
Kejadian ini juga menimbulkan pertanyaan baru tentang batas peran pemerintah dalam membantu lembaga berbasis keagamaan menggunakan sumber keuangan negara.
Kini, publik menantikan langkah nyata pemerintah dalam merealisasikan pembangunan ulang Ponpes Al-Khoziny.
Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi diharapkan menjadi dasar utama agar proses rehabilitasi tidak sekadar simbol tanggap darurat, tetapi juga bentuk keadilan bagi masyarakat yang terdampak.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!