Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.
Fasilitas transportasi publik yang menjadi sarana mobilitas warga kini memerlukan perbaikan menyeluruh.
Gedung pemerintahan yang rusak juga menghambat layanan publik di sejumlah daerah.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku perusakan. Selain itu, jalur dialog akan dibuka agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan tanpa menimbulkan kerugian bersama.
Aksi unjuk rasa diketahui dipicu oleh kritik terhadap gaji dan tunjangan pejabat parlemen yang dinilai terlalu besar.
"Itulah beberapa kerusakan akibat aksi-aksi kekerasan yang ada," papar Tito.
Kerugian sebesar Rp50,4 miliar yang tercatat di Jakarta menjadi angka terbesar, diikuti kerusakan serius di kota-kota lain. =
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan kini fokus melakukan pemulihan fasilitas sekaligus menjaga situasi agar tetap kondusif.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!