news

Ibas Yudhoyono Minta Maaf, Fraksi Demokrat Buka Peluang Evaluasi Tunjangan DPR di Tengah Protes Publik

Minggu, 31 Agustus 2025 | 16:00 WIB
Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menanggapi terkait pembatalan tunjangan anggota DPR RI. (Instagram.com/@ibasyudhoyono)

SketsaNusantara.id - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, merespons isu tunjangan anggota DPR yang menuai sorotan publik. Polemik ini memicu demonstrasi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra, PAN, PKS, NasDem, Golkar, dan PDIP juga sudah menyatakan sikap.

Mereka berpandangan bahwa tunjangan anggota DPR perlu mendapat evaluasi. Pernyataan ini muncul setelah gelombang kritik datang dari masyarakat.

Baca Juga: Resmi! Surya Paloh Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem

Kini, Fraksi Partai Demokrat turut memberikan respons. Ibas memastikan partainya siap mengikuti evaluasi terkait tunjangan DPR. Ia menegaskan bahwa Demokrat terbuka terhadap masukan publik.

"Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat," kata Ibas dalam keterangan tertulis, pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Selain itu, Ibas menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Demokrat dan seluruh anggota DPR. Ia mengakui pentingnya mendengar aspirasi publik serta melakukan introspeksi.

Baca Juga: Ikut Pasang Badan Soal Keadilan Indonesia, Boris Bokir Sindir Anggota DPR RI Agar Ingat Akan Janji: Jangan Tengil...

"Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat," ucap Ibas berpesan untuk jajaran Fraksi Partai Demokrat.

Ibas juga berharap kondisi keamanan tetap terjaga di tengah meningkatnya aksi unjuk rasa. Ia mengimbau masyarakat dan aparat keamanan mengutamakan cara yang baik dalam menyampaikan pendapat dan menjaga situasi tetap kondusif.

"Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik," tukasnya.

Pernyataan dari berbagai fraksi ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di DPR untuk meninjau kembali mekanisme tunjangan. Publik pun menantikan langkah nyata dari para legislator dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!

Tags

Terkini