SketsaNusantara.id – Isu pemangkasan anggaran Trans Jogja menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan pelajar Yogyakarta.
Hal ini bermula dari sebuah foto poster yang viral di media sosial, memperlihatkan pesan sederhana namun menyentuh, ditujukan langsung kepada DPRD DIY.
"Yth. DPRD DIY, kalau anggaran Trans Jogja dipangkas, kami pulang sekolah naik apa? Pelajar sekolah tidak dapat tunjangan mobil dinas. #SaveTJ," tulis keterangan dari poster tersebut.
Poster tersebut ditempel di salah satu halte Trans Jogja dan pertama kali diunggah oleh akun Instagram @merapi_uncover.
Melalui unggahan itu, admin menuliskan caption yang bernada harapan agar para pemangku kebijakan bisa mendengar jeritan hati para pelajar yang sangat bergantung pada keberadaan transportasi umum murah dan terjangkau tersebut.
"Halo min tolong di up nggih. Ini saya tadi sedang menunggu Trans Jogja di halte SMK 5 dan didekat pintu masuk saya menemukan catatan ini. Sepertinya dari siswa salah satu sekolah di sana yang nampaknya mendengar kabar dikuranginya anggaran Trans Jogja. Mungkin anggota dewan bisa mempertimbangkan kembali wacana tersebut karena kelihatannya pelajar sekarang sangat kritis dengan kebijakan yang ada. Tolong username saya dihide nggih. Terima kasih," tulis keterangan unggahan di akun Instagram @merapi_uncover yang dikutip oleh SketsaNusantara.id.
Baca Juga: Sebagai Simbol Kebebasan dan Perlawanan, Bendera One Piece Berkibar di Unjuk Rasa Gedung DPR RI
Tulisan sederhana namun sarat makna itu pun langsung memicu gelombang komentar dari warganet. Banyak yang merasa prihatin dan mendukung aspirasi para pelajar agar layanan Trans Jogja tetap mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah.
"Anggaran rakyat dipangkas, anggaran DPR ditambahi," ujar vitrimurahaassti_.
Di sisi lain, warganet lain berkomentar lebih sarkastis, "Alah paling nggur disaurii koe ki sopo," tulis saudjanafarm.
Netizen lain menambahkan kritik soal fokus pembangunan daerah.
"Ra krungu mas lagi fokus bangun gedung mewah," tulis rafaassidiq_a dengan menyindir prioritas pemerintah.