Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya segera memfungsikan IKN dengan aktivitas pemerintahan.
Ia menyebut Wapres Gibran bisa menjadi tokoh pertama yang berkantor di ibu kota baru itu, sekaligus menghidupkan infrastruktur yang telah dibangun.
Saan mengatakan, kehadiran wakil presiden di IKN bisa diikuti oleh kementerian/lembaga prioritas lainnya. Hal ini dinilai perlu untuk menegaskan keseriusan pemerintah dalam memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur.
Meski begitu, Partai NasDem juga sempat mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium terhadap rencana pemindahan IKN. Alasannya, kesiapan infrastruktur dinilai belum optimal.
Di tengah tarik menarik usulan tersebut, pemerintah hingga kini belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai tindak lanjut pemindahan kantor pemerintahan secara menyeluruh ke IKN.
Hingga saat ini, pembangunan fisik IKN masih terus berjalan dan difokuskan pada tahap awal kawasan inti pusat pemerintahan.
Pernyataan Bahlil dan usulan dari Partai NasDem semakin menyorot ketidakpastian yang masih menyelimuti proyek pemindahan ibu kota negara. Meski banyak pihak mendorong percepatan, realisasi penuh IKN sebagai pusat pemerintahan masih membutuhkan waktu dan keputusan politik yang kuat.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!