Belum Ada yang Pindah ke IKN, NasDem Dorong Gibran Duluan Ngantor di Ibu Kota Nusantara, Golkar Cuma Bilang 'Terserah Pemerintah'

SketsaNusantara.id - Isu mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memanas setelah muncul usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera pindah dan berkantor di wilayah tersebut.

Usulan tersebut dilontarkan Partai NasDem sebagai bentuk dorongan agar IKN mulai difungsikan secara nyata.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ikut angkat bicara menanggapi dinamika tersebut.

Baca Juga: Belum Juga Beroperasi, Lokasi IKN Sudah Jadi Sarang Prostitusi Online, Cak Imin: Waduh, Masa Iya?

Ia menilai bahwa pembangunan kota, terlebih kota negara seperti IKN, memang membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Yang namanya membangun suatu kota negara itu kan tidak secepat dan tidak waktu yang 5 tahun. Perencanaan itu saja yang dijalankan ya,” ujar Bahlil kepada wartawan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 23 Juli 2025..

Menurutnya, proses perencanaan dan pembangunan IKN sudah berjalan sesuai tahapan. Apa yang kini tampak masih kosong, disebut Bahlil sebagai bagian dari proses panjang yang memang membutuhkan waktu dan kesabaran.

Baca Juga: Plakat 'Lorem Ipsum' di Tugu Nol Nusantara Ditutup Usai Viral, Penjelasan Otorita IKN Malah Dapat Kritikan Pedas Netizen: Buang-Buang Anggaran!

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menanggapi santai soal usulan NasDem agar Gibran segera menempati kantor di IKN. Bahlil menyebut bahwa setiap partai politik berhak menyampaikan pandangannya.

“Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa. Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah akan menerima apapun keputusan yang nanti diambil.

Baca Juga: Viral Tulisan 'Lorem Ipsum' di Tugu Titik Nol IKN Bikin Heboh, Ternyata Bukan Sembarang Teks Acak? Intip Keunikan Sejarah dan Makna di Baliknya

Soal siapa yang harus lebih dulu pindah, atau kapan waktu yang tepat, semuanya diserahkan kepada keputusan pemerintah pusat.

“Kalau Golkar, kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung,” tambahnya singkat.