Sebelumnya, diplomat Kemlu ditemukan tewas dalam kamar kos di Jalan Gondangdia Kecil, Mentang, Jakarta Pusat, dengan kondisi tak wajar dengan kepala terlilit lakban warna kuning hingga badan tertutup selimut.
Pihak keluarga menyebut hasil autopsi Arya Danu sudah keluar sejak 17 Juli 2025 lalu dan kini tengah menunggu dari pihak berwajib.
Terbaru, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga tengah melakukan pendalaman dengan mendatangi kos ADP pada hari Selasa, 22 Juli 2025.
Polisi memeriksa kamar tempat korban ditemukan tak bernyawa, termasuk memeriksa CCTV dan memeriksa penjaga kos yang pertama kali menemukan ADP tewas.
"Kami minta penjaga kos peragakan langsung (saat kejadian) dan slot kunci pintu hanya bisa dibuka dari dalam, dan saat dibula itu dalam keadaan terkunci," ungkap Choirul Anam, Komisioner Kompolnas dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.
Baca Juga: Pakar Mikro Ekspresi Yakin Diplomat Arya Daru Pangayunan Tak Bundir Berdasarkan Beberapa Analisa Ini
Pihaknya juga tak menemukan bagian plafon, kamar mandi, saluran air hingga barang-barang milik korban dan tidak ditemukan ada tanda-tanda kerusakan atau masuk paksa dari atas kamar.
Isu yang beredar, ADP diduga bunuh diri karena motif asmara, namun jika hasil autopsi yang beredar benar, maka ada indikasi Diplomat Kemlu dibunuh oleh oknum profesional.
Namun, hingga berita ini ditulis, polisi belum mengeluarkan secara resmi hasil autopsi Arya Daru dan menyatakan masih dalam proses penyelidikan lebih lengkap.
Anam juga meminta publik untuk sementara waktu tidak menyebarkan spekulasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak memperburuk situasai dan menghormati keluarga korban.
"Kami sedang melakukan pendekatan ilmiah dan itu yang paling objektif. Kami akan cek hasil autopsi apakah bisa spesifik untuk mengetahui penyebab kematian," ucap Anam.
"Yang kami dorong adalah profesionalitas dan publik juga harus menghormati hak-hak keluarga ADP yang sedang berduka," pungkasnya.
Dengan demikian, klaim soal adanya kekerasan yang disampaikan akun NSA RI belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menunggu hasil resmi dari pihak berwenang.