SketsaNusantara.id – Setelah tujuh tahun menanti dalam ketidakpastian, para pembeli unit apartemen Meikarta akhirnya menyaksikan secercah terang di ujung lorong gelap yang selama ini mereka tempuh.
Dalam periode awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sorotan tajam kembali diarahkan pada mega proyek ambisius yang berubah menjadi drama nasional.
Namun kali ini, bukan sekadar sorotan melainkan langkah nyata dari negara melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang kini dipimpin oleh Maruarar Sirait.
Meikarta, proyek prestisius Lippo Group yang diluncurkan pada 2017, awalnya dijanjikan sebagai kota mandiri futuristik seluas 500 hektare di Cikarang, Jawa Barat.
Tapi mimpi besar itu runtuh oleh konflik izin, pemasaran agresif, dan kasus suap yang menyeret para pejabat tinggi.
Hanya 85 hektare lahan yang disetujui pemerintah, namun ratusan miliar dana publik terlanjur mengalir lewat uang muka apartemen yang ditawarkan hanya Rp2 juta.
Lebih dari sekadar investasi gagal, proyek ini menyisakan luka sosial. Para pembeli, kebanyakan keluarga muda dan pekerja kelas menengah merasa ditinggalkan. Beberapa di antaranya telah melunasi pembayaran sejak 2017, namun hingga kini belum menerima satu pun kunci.
“Apa yang bisa kami lakukan selain berharap negara hadir?” tanya Yosafat, salah satu konsumen yang merasa tertipu.
Ia dan ratusan lainnya kini menggantungkan harapan pada Menteri PKP.
Maruarar, atau akrab disapa Ara, menjadikan Meikarta sebagai ujian moral dan politik di awal masa jabatannya.
Sejak Maret 2025, ia membuka kanal aduan BENAR-PKP, memverifikasi laporan, dan memfasilitasi dialog publik. Bahkan, pada 23 April 2025, ia mempertemukan para korban langsung dengan pucuk pimpinan Lippo Group, James dan John Riady.