Meski demikian Mendikdasmen era Presiden Prabowo ini juga mengingatkan agar acara wisuda tidak berlebihan tidak dipaksakan.
Adanya pernyataan dari Abe Mu'ti ini tentu bertolak belakang dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi.
"Secara teori itu tergantung kemampuan dan persetujuan orang tua," tutur Dedi Mulyadi saat ditemui awak media ketika menghadiri rapat kerja di Gedung DPR RI pada 30 April 2025.
Lebih lanjut Dedi Mulyadi menjelaskan orang tua tidak akan sanggup menolak keinginan anak untuk ikut wisuda yang diselenggarakan sekolah.
Hingga akhirnya orang tua terpaksa berhutang hingga mengajukan pinjol untuk menuruti keinginan sang buah hati tersebut.
Kasus ini rupanya ditemukan oleh Dedi Mulyadi di wilayahnya. Banyak yang berhutang pada rentenir untuk biaya sekolah anak, seperti untuk biaya study tour maupun wisuda.
"Saya tidak akan mendengar siapapun, yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar," pungkasnya.
Respon Abdul Mu'ti yang berbeda dengan Dedi Mulyadi ini pun menuai sorotan warganet.
Terlihat dari kolom komentar di akun Instagram Mendikdasmen @abe_mukti yang mendapat protes dari warganet.
"Jawa Barat sudah dirapikan oleh KDM, soal wisuda jangan ikut ngerecokin,Pak," tulis akun @kiki.ardiansyah.
"Wisuda cuma buat yang kuliah, Pak. TK sampai SMA nggak perlu!" komentar akun @dikha_nuh***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!