"Maka kita titipkan harapan kepada kaum remaja di negeri ini. Ada kejujuran, keberanian dan keinginan untuk memperbaiki dan berjuang untuk suatu negeri hebat," pungkasnya.
Pernyataan Surya Paloh mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, namun memicu reaksi keras dari publik.
Warganet mengungkit soal kontroversi pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Anwar Usman, Paman Gibran yang kala itu jadi Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) mengeluarkan putusan yang mengubah syarat batas usia capres/cawapres sehingga meloloskan keponakannya maju jadi cawapres meski usianya baru 36 tahun dengan pengalaman minim.
Tak hanya itu, Ketum Nasdem itu juga dianggap "hipokrit sejati" lantaran kini mendukung Prabowo pasca kalah dari Pilpres 2024, padahal sebelumnya ia mendukung penuh "perubahan" dengan mengusung pasangan AMIN (Anies Baswedan dan Cak Imin).
"Saya Setuju 11.000 T % demi menjaga harkat dan martabat bangsa. Makzulkan Gibran! Siapa bilang anak Mulyono gak ada skandal? padahal bapaknya pernah tabrak konstitusi, ubah UU pemilu untuk loloskan Gibran jadi cawapres, apalagi kemampuannya sangat rendah. Kalo gak ada paman di MK dia gak bakal lolos jadi Wapres!" komentar akun @ibunk378590.
"Gibran tidak punya skandal apapun?? Otak Atik aturan terkait batas usia Cawapres di MK adalah kejahatan!!" imbuh akun @EmbunPagii.
"Manusia hipokrit sejati, salah satu aktor sandiwara pilpres. Gak mikirin nasib masyarakat makin lama makin sengsara gara-gara banyak kebijakan pemerintah yang gak memihak rakyat! orang ini cuma cari aman biar usahanya baik-baik aja," komentar akun @reyrah_zys305.
"Paloh bilang beri kesempatan anak muda, tapi sangat disayangkan Ketum NasDem membiarkan Jokowi obok-obok konstitusi dan dikasih jalan mulus buat Gibran! Mungkin ini rasa terima kasih soalnya anaknya udah dapat kursi di Senayan," sindir akun @PakPurRakyatBiasa.
Kritik ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap pernyataan regenerasi politik Surya Paloh yang dianggap hanya menguntungkan kelompok elite tertentu.
Pegiat sosial dan aktivis seperti Usman Hamid yang juga merupakan direktur eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, menilai usulan pemakzulan Gibran bukan tanpa dasar.
Masyarakat kecewa dengan ditemukannya pelanggaran pada pilpres termasuk Ketua MK yang terbukti melanggar kode etik terkait putusannya mengubah aturan batas usia capres/cawapres menjelang Pilpres 2024.
"Sangat bisa dipahami mengapa rakyat mendukung usulan penggantian Gibran dari jabatannya sebagai Wapres yang jelas bermuara dai ketidakpuasan terhadap prose Pemilu 2024 yang memang bermasalah," kata Usman Hamid pada hari Rabu, 22 April 2025.