Sebelum pertemuan bilateral dengan Amerika, Indonesia juga mengagendakan konsolidasi dengan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025. Tujuannya ialah menyamakan langkah, membangun kekuatan kolektif, dan menyusun posisi tawar yang lebih solid dalam forum regional maupun global.
Dalam diskusi dengan pelaku usaha, pemerintah menyampaikan empat strategi utama dalam menghadapi kebijakan tarif dari Trump.
Pertama, Indonesia akan mendorong revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Perjanjian ini telah ada sejak 1996, namun dianggap sudah ketinggalan zaman dan perlu diperbarui agar relevan dengan isu-isu perdagangan saat ini.
Kedua, pemerintah menawarkan deregulasi terhadap berbagai Non-Tariff Measures (NTMs). Ini termasuk kemungkinan melonggarkan aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di sektor TIK serta mengevaluasi larangan ekspor-impor tertentu.
Strategi ketiga adalah membuka peluang peningkatan impor dari AS, terutama untuk produk minyak dan gas bumi, guna menunjukkan komitmen saling menguntungkan.
Dan keempat, Indonesia siap memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal. Mulai dari penurunan bea masuk, PPh impor, hingga PPN impor demi menjaga daya saing ekspor dan menyeimbangkan neraca perdagangan.
Airlangga menyebut bahwa volume perdagangan bilateral Indonesia-AS bisa mencapai USD 18 miliar, dengan potensi pengisian oleh berbagai produk AS seperti gandum, katun, dan migas.
Di tengah semua itu, ketidakhadiran seorang duta besar di Washington D.C. tetap menjadi catatan tersendiri. Meski secara teknis negosiasi tetap bisa berlangsung, publik mempertanyakan urgensi penunjukan Dubes permanen untuk memperkuat diplomasi jangka panjang.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!