SketsaNusantara.id - Kasus dugaan suap yang menjerat Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, kembali mendapatkan respons dari DPP PDI Perjuangan.
Pasalnya, PDI Perjuangan menilai, kasus yang saat ini disangkut pautkan kepada Hasto, merupakan tindakan politisasi hukum dan kriminalisasi jahat.
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan, sebelum ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, ada utusan yang menemui partai berlambang banteng tersebut.
“Perlu diketahui ya, pada tanggal sekitar 14 Desember lali ada utusan yang menemui kami dan memberitahukan bahwa Sekjen harus mundur dari jabatannya,” ujarnya dikutip SketsaNusantara.id saat konferensi pers.
“Setelah itu kami diminta untuk tidak memecat Jokowi,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Deddy Sitorus juga mengungkapkan, bahwa saat ini tengah ada upaya menargetkan kader-kader PDI Perjuangan untuk dikasuskan.
“Menyampaikan juga bahwa ada sekitar 9 orang yang ada di PDI Perjuangan menjadi target dari KPK dan Kepolisian, ini disampaikan oleh orang yang sangat berwenang,” tegasnya.
Upaya-upaya ini dibaca PDI Perjuangan, ingin menyerang internal partai dan dilandasi oleh kesewenang-wenangan.
“Kondisi ini membuat kami meyakini bahwa persoalan yang menyangkut Hasto Kristiyanto, dilandasi oleh hal yang tidak baik,” ungkapnya.
Baca Juga: Siapa Bagaskara Ikhlasulla Arif? Ini Profil Keponakan Jokowi yang Punya Jabatan di Pertamina
“Kasus yang menimpa mas Hasto ini sudah jelas, bahwa ini kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat,” pungkasnya.
Maka dari itu, PDI Perjuangan akan tetap melawan dan membela Sekjen Hasto Kristiyanto karena adanya upaya-upaya tidak baik di baliknya.