Jika benar anggaran hanya Rp8.000 per porsi, maka ada indikasi potensi penyunatan dana besar-besaran.
Dengan asumsi satu hari ada jutaan porsi yang didistribusikan, pengurangan Rp2.000 per porsi bisa berujung pada penyimpangan dalam jumlah yang signifikan.
Sebelumnya, pada Rabu, 5 Maret 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana telah mendatangi KPK untuk berdiskusi. BGN berupaya memastikan transparansi program ini dengan menggandeng berbagai lembaga pengawas.
Selain KPK, mereka juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Agung.
Metode ini diharapkan bisa mempersempit celah bagi oknum nakal yang ingin bermain-main dengan anggaran MBG.
Meski baru sebatas laporan awal, KPK menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap MBG.
Selain soal anggaran, kualitas makanan yang diterima masyarakat juga harus tetap dijaga. Jangan sampai program yang bertujuan memberikan gizi layak justru menjadi ladang keuntungan bagi oknum tertentu.
“Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” pungkas Setyo.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!