Usai Viral, RRI dan TVRI Akhirnya Batal PHK Karyawannya Usai Rapat Dengar dengan DPR RI, Lakukan Revisi Kebijakan untuk Efisiensi Anggaran

SketsaNusantara.id - Efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang berdampak pada PHK karyawan RRI dan TVRI masih jadi sorotan publik.

Setelah viral di media sosial, kebijakan terkait efisiensi anggaran direvisi sehingga kedua lembaga penyiaran tersebut batal lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Keputusan ini diambil setelah RRI dan TVRI melakukan Rapat dengan Komisi VII DPR RI yang diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Februari 2025.

Baca Juga: 'Ojo Kemajon' Falsafah Jawa yang Diajarkan Jokowi Terhadap Gibran dalam Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Ini Artinya...

Dalam rapat tersebut, salah satu anggota DPR mengkritik keputusan RRI dan TVRI yang melakukan efisiensi dari bawah, sehingga kontributor yang merupakan tenaga honorer/Non ASN/freelancer harus dirumahkan dan kehilangan pekerjaan imbas efisiensi anggaran.

Putra Nababan, Anggota DPR Fraksi PDI-P menyebut bahwa pemangkasan anggaran seharusnya dilakukan dari atas dengan memotong gaji pejabat tinggi bukannya mengorbankan tenaga kontributor, honorer dan pekerja lepas yang seharusnya jadi prioritas.

"Kami menyaksikan dalam video viral bahwa kontributor, penyiar lepas (freelance) bahkan satpam dan cleaning service ini terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)," ucap Putra Nababan dikutip SketsaNusantara.id dari video yang diunggah di kanal YouTube TVR Parlemen pada hari Rabu, 12 Februari 2025.

Baca Juga: Kelangkaan LPG 3 Kg Sampai Menelan Korban Jiwa, MUI Keluarkan Fatwa Haram Bagi Orang Kaya yang Gunakan Gas Tabung Melon, Ini Penjelasan Menurut Islam

"Dengan ini saya menggaris bawahi bahwa pemangkasan anggaran ini harusnya dilakukan dari atas bukan dari bawah dengan mengorbankan manusianya," tandasnya.

Putra Nababan yang dulu juga merupakan jurnalis dan penyiar berita di stasiun televisi swasta juga menyayangkan adanya PHK Karyawan di RRI dan TVRI apalagi pekerja media di daerah memiliki tingkat dedikasi tinggi.

"Sangat tragis apalagi ada mismanagement narasi yang membenturkan (PHK Karyawan) ini dengan MBG (Makan Bergizi Gratis) bagaimana anak-anak makan gratis tapi pulang ternyata orang tuanya gak kerja," tuturnya.

Baca Juga: Meningkatnya Kriminalitas di Jombang, PMII Desak Aparat Bertindak Tegas, Kapolres: Kami Upayakan Maksimal

"Perhatian kami di DPR berpihak pada warga meminta agar tidak dilakukan PHK terhadap tenaga kerja bagi pihak-pihak yang lebih membutuhkan terutama honorer, outsorcing, kontibutor lepas (freelance)," imbuhnya.

"Karena saya tahu persis yang pernah bekerja di industri ini bahwa kontributor di daerah itu mereka kerjanya militan dan tanpa perlindungan asuransi," ujarnya.