22 Tenaga Honorer Tak Diloloskan Sepihak dalam Seleksi PPPK, DPRD Jember Berikan Solusi

SketsaNusantara.id - Pasca polemik 22 guru honorer yang tak diloloskan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), DPRD Jember memberikan solusi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Jember.

Solusi yang ditawarkan DPRD Jember dengan tetap mengakomodir para guru honorer yang sudah lolos tes PPPK tersebut, di sisi lain tenaga honorer kategori 2 (K2) juga diloloskan tetapi harus mengambil kuota di seleksi tahap 2.

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, DPRD Jember beberapa waktu lalu telah mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas soal proses rekrutmen PPPK tersebut.

Baca Juga: PGRI Jember Dampingi 22 Guru Honorer yang Tak Lolos PPPK Sepihak, Supriyono: Ini Korban Kebijakan

"Kita undang juga BKPSDM dan sejumlah OPD lain, untuk mendiskusikan potensi masalah yang bakal terjadi saat proses rekrutmen PPPK ini termasuk soal peranturan Menpan RB tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Rabu 22 Januari 2025.

Widarto menerangkan, ada beberapa potensi masalah yang terjadi salah satunya persoalan guru honorer ini.

"Jadi menurut peraturan tenaga honorer kategori 2 (K2) ini mendapatkan afirmasi, sehingga dalam seleksi PPPK langsung bisa dinyatakan lolos," imbuhnya.

Baca Juga: Puluhan Guru di Jember Perjuangkan Nasibnya Usai Dinyatakan Tidak Lolos PPPK

Namun, dalam perjalanan seleksi PPPK tahap 1 ini ternyata ada 22 K2 yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

"Karena saat mendaftar mereka memang sudah mengisi berkas secara online dan memilih kategori K2, dan saat pengurusan resume berkas data yang muncul non ASN," terangnya.

Tetapi, para tenaga K2 ini mempertanyakan kepada BKPSDM terkait hal tersebut dan dinyatakan tidak ada malasah.

Baca Juga: Miris! Kronologi Dugaan Aksi Perundungan Siswa SD Terjadi di Semboro Jember, Korban Sampai 2 Hari Tak Sadarkan Diri Gegara Ini

"Kemudian mereka melanjutkan tes dan akhirnya dinyatakan tidak lolos PPPK, karena data mereka tidak masuk sebagai K2 sehingga tidak mendapatkan kebijakan afirmasi," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan, setelah tidak lolos PPPK tersebut K2 ini mengkomplain hal tersebut.