Selain itu, kantor layanan perbankan direncanakan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan jasa keuangan dapat terpenuhi secara efisien, terutama bagi penduduk baru yang akan pindah ke Nusantara.
Dukungan di Forum Internasional
Tidak hanya di dalam negeri, Prabowo juga telah memaparkan rencana besar ini di forum internasional G20.
Dalam forum tersebut, ia menjelaskan langkah Indonesia dalam memindahkan ibu kota dari Jakarta di Pulau Jawa ke Kalimantan.
Selain itu, status Jakarta juga telah diubah dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus (DK). Pemerintah bahkan telah menjadwalkan pembangunan Masjid Negara di kawasan IKN pada tahun 2025.
Momen Bersejarah bagi Nusantara
Pindahnya pusat pemerintahan ke IKN menandai era baru bagi Indonesia. Dengan pusat pemerintahan yang direncanakan modern dan ramah lingkungan, IKN Nusantara diharapkan menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri.
Semua langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang tidak hanya berfungsi tetapi juga mencerminkan visi masa depan Indonesia.
Dengan rencana matang yang sudah dicanangkan, IKN Nusantara tidak hanya akan menjadi ibu kota baru, tetapi juga pusat inovasi dan pengembangan nasional.
Tonggak sejarah baru ini akan dimulai pada 17 Agustus 2028, bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!
Artikel Terkait
Lokasi Kerajaan Tertua di Nusantara Ini Menjadi Kawasan IKN, Seperti Menghidupkan Kejayaan Masa Lalu
Batal Berkantor di IKN Agustus Kemarin, Kapan Jokowi Pindah ke Ibu Kota Nusantara?
Netizen Tagih Jokowi yang Mau Ngantor di Istana Garuda hingga Sebut Tanda-Tanda IKN Mangkrak: Bisa untuk Syuting Film Horor
Jokowi Dicap Pembohong! IKN Bukan Keinginan Rakyat tapi Ambisi Pribadi, Rocky Gerung: Bikin Perjanjian dengan Masa Depan Dinastinya
Kata Jokowi Soal Pemindahan ASN Kementerian ke IKN, Tunggu Pemerintahan Prabowo-Gibran?