Bandara Notohadinegoro Jember Mati Suri, Ketua DPRD Jember Sebut Perlu Pengalihan Rute Penerbangan

SketsaNusantara.id - Keberlangsungan Bandara Notohadinegoro Jember kini tengah di ujung tanduk, pasalnya minimnya jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi tersebut.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah dengan menyerahkan pengelolaan Bandara Notohadinegoro, ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan bahwa keberadaan bandara ini sangat penting dalam penompang investasi di Jember.

Baca Juga: Jalan Rusak di Jember, Ketua DPRD Jember Sebut Harus Ada Peningkatan Status Jalan

"Kondisi bandara Notohadinegoro memang sudah ada sejak zaman Bupati Samsul Hadi Siswoyo, tetapi memang tidak maksimal," ujarnya.

Sementara itu, pada zaman Bupati MZA Djalal, Faida dan Hendy Siswanto juga berusaha dimaksimalkan tetapi hasilnya serupa.

"Terlebih pada zaman Pak Hendy sudah ada CSR dari Bank Jatim tetapi hasilnya sama saja belum maksimal," ungkapnya.

Baca Juga: Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Politisi Gerindra DPRD Jember Tegaskan Kawal Persoalan Pupuk

Halim menjelaskan, jika persoalan bandara ini harus ada keterlibatan semua pihak mulai dari Pemerintah Daerah, Pusat, Angkasa Pura dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

"Pasalnya lahan yang direncanakan akan ditambah ini milik dari PTPN, sehingga perlu ada sinergi," imbuhnya.

Dengan itu, pihaknya difasilitasi oleh Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang yang mempertemukan dengan pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Sosialisasikan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember: Tumbuhkan Rasa Nasionalisme

"Jadi kita dipertemukan dengan Angkasa Pura, pihak maskapai dan PTPN untuk mencari langkah pasti dalam mengembangkan bandara ini," terangnya.

Politisi Gerindra ini juga menyampaikan, hasil diskusi tersebut adalah dengan mengalihkan rute penerbangan ke Jember-Denpasar.