Indeks Kesetaraan Gender di Jember Paling Rendah se-Jatim, Cawabup Djoko Kritik Kinerja Pemerintahan Hendy-Firjaun

SketsaNusantara.id - Debat Publik Ketiga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember di Hotel Cempaka Hill, pada Sabtu 23 November 2024, menggagas sub tema kesetaraan gender yang diberikan kepada kedua paslon.

Isu kesetaraan gender di Jember cukup menarik untuk dibahas, pasalnya saat ini indeks kesetaraan gender di Jember mendapatkan peringkat kedua terendah di Jawa Timur.

Cawabup nomor urut 01 Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, ada beberapa indikator dalam kesetaraan gender.

Baca Juga: Akan Kembangkan JFC ke Level Internasional, Gus Fawait Bakal Siapkan Program BBJ Reborn untuk Bangun Pariwisata Jember

"Pertama terkait akses yang sama, kesempatan dalam partisipasi, kontrol terhadap pembangunan dan mendapatkan manfaat yang setara adil dari proses pembangunan," ujarnya.

Dari empat indikator tersebut, pihaknya telah menyiapkan indikator untuk memberikan peluang yang sama dalam perlindungan perempuan dan anak.

Termasuk juga dalam pemerintahan Jember, sudah ada 40 persen perempuan yang diakomodir.

Baca Juga: Wadahi Komunitas Sound Horeg di Jember, Gus Fawait Komitmen Berikan Penataan dan Pengungkit Ekonomi

Sementara, Cawabup nomor urut 02 Djoko Susanto menanggapi pernyataan tersebut bahwa saat ini Jember memiliki Perda nomor 4 tahun 2008 tentang perlindungan perempuan dan anak.

"Meskipun memiliki Perda ini, tetapi indeks kesetaraan gender masih minim dan Pemkab Jember belum melaksanakan regulasi tersebut dengan baik," tegasnya.

Pihaknya berkomitmen, saat nantinya menjadi pemimpin Jember salah satu hal yang akan dilakukan meningkatkan indeks kesetaraan gender melalui beberapa strategi.

Baca Juga: Konsolidasi Apel Siaga dengan 15 Parpol Pengusung, Cabup Jember Gus Fawait: Antisipasi Kecuarangan Penyelenggara Pemilihan

"Kami nantinya akan mengupayakan ketimpangan gender ini bisa teratasi, dengan meningkatkan indeks pembangunan manusianya melalui sektor pendidikan, partisipasi ekonomi dan kesehatan," jelasnya.

Djoko menambahkan, adanya regulasi yang sudah dibuat ini harus bisa diimplementasikan secara baik dan dijalankan secara konsisten.