Nama Budi Arie Trending Usai Kasus Taruhan Daring di Komdigi Terbongkar, Netizen Sindir Ketua Projo Jadi 'Pro Judol'

Hal tersebut menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada peran serta Budi Arie dalam melindungi situs judol di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Baca Juga: Menkominfo Budi Arie Setiadi Bantah Kepemilikan Akun Fufufafa adalah Gibran Rakabuming Raka, Begini Tanggapan Roy Suryo

"Jadi gini kerja kementerian Indonesia, 1.000 situs judol dilindungi pegawai Komdigi alias Kominfo, dan tiap situs terang-terangan bayar iuran Rp 8,5 juta! Udah kacau begini, mantan Menkominfo Budi Arie malah dapat penghargaan keberhasilan berantas judol, apa gak malu ya," komentar akun @Yaniarsim.

Ramai menjadi perbincangan publik, permasalahan di Kemkomdigi pun dibahas dalam rapat parlemen yang diselenggarakan hari Selasa, 5 November 2024.

Komisi I DPR meminta Kemkomdigi lebih tegas menangani kasus judol dan mendorong Meutya Hafid selaku Menkomdigi untuk memeriksa Budi Arie terkait kasus judol.

Baca Juga: Respons Menkominfo Budi Arie Setiadi Soal Kasus Polisi Bakar Suami di Mojokerto: Ternyata Perempuan Lebih Kejam dari Laki-Laki, Bukan Tugas Kominfo

Selain itu, Adi Kurniawan selaku Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara atau BaraNusa juga mendukung pemeriksaan Budi Arie terkait kasus judol yang kemungkinan mengakibatkan kebocoran data PDN (Pusat Data Nasional).

"Polri harus periksa dan selidiki Budi Arie apakah dia terlibat kasus judol ini atau tidak karena Pegawai Komdigi yang ditangkap terkait judol itu sebelumnya adalah pegawai yang bekerja saat Budi Arie menjabat jadi Menkominfo," komentar Adi dalam keterangan tertulis, pada hari Selasa, 5 November 2024.

"Budi Arie semangat sekali memberantas situs judol dan pada rentang waktu yang bersamaan ada kebocoran data di PDN jadi harus diselidiki," pungkasnya.

Sementara itu, Meutya Hafid menyebut Komdigi kini melakukan audit sistem dan SDM (sumber daya manusia) mengingat blokir situs saja tak cukup untuk memberantas judol.

"Kami tengah melakukan audit sistem dan SDM juga namun kami berhati-hati karena saat ini kepolisian juga masuk untuk melakukan penyelidikan," kata Meutya Hafid dalam rapat bersama Komisi I DPR dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen.

"Jadi, kita belum bisa lakukan audit atau perubahan sistem, karena sistem yang sekarang juga mungkin masih jadi objek penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sehingga kita akan melihat dulu permasalahannya apa dari hasil pengembangan penyidikan selanjutnya," pungkasnya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!