Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Minta Direktur Gratifikasi Usut Jet Pribadi Kaesang dan Erina Gudono

SketsaNusantara.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi yang melibatkan penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Kontroversi ini mencuat setelah pasangan tersebut membagikan momen perjalanan mereka ke Amerika Serikat di media sosial.

Tentu saja, hal inilah yang memicu spekulasi di kalangan masyarakat mengenai cara mereka bepergian.

Baca Juga: Kilas Balik Demonstrasi 1998 Silam, Guru Besar UI Sampaikan Pesan Mendalam atas Aksi Demo Mahasiswa Kawal Putusan MK

Perjalanan ini tidak hanya menjadi ajang liburan babymoon bagi pasangan tersebut, tetapi juga sebagai persiapan bagi Erina untuk melanjutkan studi S2 di University of Pennsylvania, tepatnya di Fakultas Social Policy and Practice (SP2).

Dalam beberapa unggahan di Instagram, Erina membagikan foto pemandangan dari jendela pesawat dengan keterangan "USA here we go," yang dengan cepat menarik perhatian publik.

Banyak yang mempertanyakan apakah mereka menggunakan penerbangan komersial atau jet pribadi, terutama mengingat status mereka yang sering menjadi sorotan.

Baca Juga: Di-PHP Gerindra, Marshel Widianto Foto Bareng Benyamin Davnie-Pilar Saga: Untuk Bangun Tangsel yang Lebih Baik

Dilansir SketsaNusantara.id dari akun Instagram @lambe_turah, menanggapi hal ini, Alexander Marwata menyatakan, bahwa KPK akan memastikan segala informasi yang berkembang di masyarakat terkait hal ini ditindaklanjuti.

Menurutnya, Direktur Gratifikasi KPK telah diminta untuk melakukan penelusuran lebih lanjut guna mendapatkan kejelasan mengenai penggunaan jet pribadi tersebut.

Meskipun Kaesang bukan seorang penyelenggara negara, Alexander menegaskan bahwa KPK tetap berkewajiban untuk mengklarifikasi informasi yang beredar.

Baca Juga: Profil dan Biodata Rano Karno! Resmi Diusung PDI Perjuangan Jadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Dampingi Pramono Anung

Terutama jika ada dugaan bahwa fasilitas tersebut diterima, karena pengaruh jabatan orang tua atau alasan lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.